NasDem Minta Mentan Atur Tata Niaga Komoditas Pertanian Dalam Negeri
JAKARTA (8 Juli): Maraknya calo dalam proses impor komoditas pangan membuat Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad M Ali meminta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatur tata niaga komoditas pertanian dalam negeri. Saat ini impor masih menjadi jawaban dari persoalan defisitnya persedian pangan dalam negeri. Namun, Ahmad Ali berharap dalam setiap kebijakan impor harus dibarengi dengan perlindungan terhadap petani.
“Contoh, penerbitan RIPH (Rekomendasi Impor Produk Holtikultura) harusnya dilakukan sangat ketat sehingga tidak membuat orang berlomba-lomba melakukan impor sebagai profesi baru. Tidak sedikit yang mengajukan RIPH merupakan calo-calo. Sehingga petani kita tidak bisa terlindungi dengan kebijakan ini. Saya minta ini ditata lebih baik,” kata Ahmad Ali pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).
Anggota DPR RI dari dapil Sulawesi Tengah itu menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas pelindungan petani. Pengaturan tata niaga produk pertanian menurutnya akan memperbaiki daya saing dan produktivitas petani. Sebab, tata niaga ini juga akan berimbas pada kompetitifnya harga pangan dalam negeri, sehingga persaingan harga di pasaran akan sehat.
“Jagung, kacang dan kedelai petaninya tidak bisa bersaing karena tidak diatur tata niaga komoditas ini. Tolong ini diatur tata niaganya agar petani kita tidak tergerus,” kata Legislator NasDem tersebut Ali
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem itu menambahkan, permainan harga komoditas pertanian di luar negeri dan bisa lebih murah karena produktivitas mereka tinggi. “Sejujurnya produktivitas petani dalam negeri kita ini sangat tidak kompetitif ketika kemudian disandingkan dengan petani di luar negeri. Sehingga harga pokok produksi komoditas impor lebih murah,” kata Ahmad Ali lagi. [*]
