Program Satu Peta ESDM Diharap Segera Diselesaikan
JAKARTA (8 Juli): Komisi VII DPR RI mendorong Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) agar segera menyelesaikan program satu peta atau one maps policy.
Pasalnya, program satu peta itu tidak hanya berguna untuk mengetahui titik-titik sumber daya alam dan mineral yang ada di seluruh wilayah Indonesia, namun juga untuk memitigasi bencana, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi NasDem, Ina Elisabeth Kobak mengatakan, kebijakan satu peta sangat penting untuk mengetahui potensi sumber daya alam dan mineral di berbagai daerah, khususnya di Papua yang merupakan dapilnya.
"Tidak hanya itu, one maps policy juga bermanfaat untuk mitigasi bencana. Meskipun sempat dikatakan di wilayah Papua risiko bencana alam yang ada lebih banyak gempa, tidak menyebabkan tsunami,” ujar Legislator NasDem itu di sela rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Badan Geologi Kementerian ESDM dan BIG di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).
Ina meyakini, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan kedua badan itu (Badan Geologi dan BIG) dalam merealisasikan secara penuh kebijakan tersebut.
“Oleh karena itu kami terus mendorong Badan Geologi Kementerian ESDM dan BIG untuk segera mempercepat realisasi kebijakan satu peta tersebut,” kata Legislator NasDem Dapil Papua tersebut.
Dari data yang dipaparkan, lanjut Ina, sempat disebutkan bahwa di wilayah kerja minyak dan gas (Migas) di Wamena, Papua, berpotensi sebagai sumber daya konvensional dengan minyak sebesar 263,75 Million Barrels of Oil (MMBO) dan gas sebesar 0,40 TCS.
Dari data itu Ina mempertanyakan road maps potensi migas di Wamena tersebut sejatinya seperti apa, apakah hal itu bisa diolah. Begitupun dengan potensi sumber daya mineral lainnya yang ada di Papua, emas yang terkandung di daerah Yohukimo yang berbatasan dengan Kabupaten Asmat, sebab di daerah tersebut memang banyak tambang emas liar.
“Selain untuk mengetahui titik-titik potensi sumber daya alam dan mineral, one maps policy juga bermanfaat sebagai mitigasi bencana. Karena, dari paparan BIG berbagai peta tematik di Papua paling minim data. Terutama mitigasi bencana, apa benar demikian, atau memang karena minimnya survei yang dilakukan untuk daerah Papua,” tanya Legislator NasDem itu.
Diketahui, program kebijakan satu peta merupakan program prioritas Presiden Jokowi yang termasuk dalam Nawa Cita dan telah direalisasikan sejak 2016, melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2016 serta penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII.
Melalui program itu, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat. Kebijakan ini ditargetkan akan rampung pada Desember 2020 mendatang.(dpr.go.id/*)
