Rico Sia Siap Kawal Program Tabung Listrik di Papua Barat
JAKARTA (16 September): Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) membuka peluang peningkatan rasio elektrivikasi lewat program tabung listrik. Peluang ini harus disambut baik pemerintah daerah, khususnya Papua Barat.
Hal tersebut dikemukakan anggota DPR RI dari Partai NasDem, Rico Sia, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (16/9).
Anggota Komisi VII DPR RI dari dapil Papua Barat itu menegaskan, pihaknya siap mengawal usulan pemerintah daerah se-Papua Barat yang ingin meningkatkan rasio elektrivikasi di tingkat lokal melalui program tersebut.
“Ini program yang memang diprioritaskan untuk wilayah-wilayah berjauhan dan bermedan ekstrim. Itu sebabnya, daerah-daerah yang memiliki wilayah dengan karakteristik semacam itu perlu menjemput bola. Memasukkan usulan. Ada 40.000 unit yang disiapkan untuk Papua Barat,” jelas Rico.
Legislator NasDem Papua Barat itu menambahkan, tabung listrik (talis) merupakan strategi pemerintah untuk menjawab tantangan capaian elektrivikasi 100 persen di seluruh wilayah Indonesia. Dua langkah lain yaitu perluasan jaringan listrik PLN (extend grid) dan komunal energi baru terbarukan (EBT).
Hanya saja, tambah Rico, untuk extend grid tidak memungkinkan digunakan untuk menyambung aliran listrik ke rumah-rumah di desa yang posisinya berjauhan dan berada di medan yang ekstrem. Selain mahal, tingkat losses di wilayah-wilayah tersebut sangat tinggi, mengingat berada di area pegunungan yang tajam, hutan yang lebat serta harus melewati lembah yang curam. Oleh karenanya, untuk desa-desa dengan karakteristik tersebut akan menggunakan tabung listrik.
"Listrik bagaimanapun juga telah menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Digitalisasi layanan publik, misalnya di bidang pendidikan dan pengembangan ekonomi kerakyatan perlu disokong pasokan listrik yang cukup," papar Legislator NasDem itu lagi.
Menurut wakil rakyat dari Papua Barat tersebut, tabung listrik menjadi solusi bagi daerah-daerah yang berjauhan, seperti di wilayah pesisir, maupun yang bermedan ekstrim di wilayah pedalaman.
Oleh karena itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi NasDem itu terus mendorong pemerintah daerah, khususnya di Papua Barat untuk menyiapkan data dan usulan pada wilayah-wilayah dengan karakteristik berjauhan dan ekstrim agar segera diusulkan ke Kementerian ESDM.
“Kalau inisiatif itu tidak ada, maka peluang itu boleh jadi dijemput daerah lain. Saya dengan kesungguhan hati siap mengawal usulan-usulan itu," tutupnya. (RO/Ronia/*)
