Komisi XI DPR tidak Puas dengan Kinerja OJK
JAKARTA (2 Oktober): Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hatari dari Fraksi Partai NasDem, menilai kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama semester I-2020 tidak membanggakan publik maupun Komisi XI DPR. Sebab pada periode tersebut muncul banyak persoalan.
"Kinerja OJK tidak membanggakan publik maupun Komisi XI DPR dalam perspektif kemitraan. Periode ini OJK malah banyak sekali masalah yang timbul," tegas Hatari saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) virtual Komisi XI DPR RI dengan OJK, Kamis (1/10).
Dalam hal ini, Legislator NasDem tersebut menyoroti penurunan pertumbuhan kredit perbankan khususnya di daerah.
OJK sebelumnya menyebutkan kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) masih tumbuh 6,86% secara year on year, namun year to date (YTD) hanya tumbuh 1,70%. Menurut Hatari angka itu masih kecil.
"Terkait segmentasi pertumbuhan kredit per daerah, yang paling besar adalah DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat itu menyumbang kurang lebih 57persen, tetapi menurun di masa pandemi. Dengan demikian rata-rata semua provinsi rasanya belum optimal terkait segmentasi pertumbuhan kredit setiap daerah," kata wakil rakyat dari dapil Maluku Utara itu.
Legislator NasDem itu mengeritik OJK yang belum menyelesaikan permasalahan nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) terkait produk reksadana.
Sebelumnya, para nasabah sudah meminta OJK membantu mempercepat proses penyelesaian pembagian saham dari 6 produk reksadana MPAM yang dilikuidasi.
"Pada dua tiga minggu lalu kita rapat, ada tuntutan yang disampaikan oleh nasabah Minna Padi yang disampaikan pada waktu itu dan diminta ditindaklankjuti oleh OJK. Sampai hari ini kami terus menerima Whatsapp kapan OJK menindaklanjuti itu. Dari hati saya yang paling dalam saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa kinerja OJK tidak membanggakan publik, dan Komisi XI DPR dalam perspektif kemitraan kita," pungkasnya.(HH/*)
