JAKARTA (5 November): TNI diminta lebih terbuka kepada publik terkait penempatan personel di Papua. Keterbukaan diperlukan untuk menjawab kecurigaan dan upaya delegitimasi peran TNI di Bumi Cendrawasih.
"Keterbukaan itu bukan berarti harus membuka seluruh strategi yang TNI jalankan. Namun, TNI perlu menyampaikan ke publik tindak lanjut kasus-kasus yang diduga melibatkan oknum," kata anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/11).
Temuan Komnas HAM menyebutkan anggota TNI menjadi pelaku penembakan Pendeta Yeremia di Intan Jaya, Papua. Kasus itu diminta tidak dijadikan alat untuk menuduh atau menghakimi pihak tertentu. Investigasi tim gabungan pencari fakta (TGPF) pemerintah dan tim independen Komnas HAM perlu disandingkan.
"Jika fakta yang didapat memang sudah mengarah pada pelaku-pelaku yang ada, maka aparat penegak hukum dapat segera turun tangan untuk menindaklanjuti," tegas Legislator NasDem itu.
Willy juga mengakui penugasan TNI di Papua banyak dikritik. Isu apa pun bisa menjadi alat untuk mendelegitimasi penugasan TNI.
"Menarik pasukan TNI dan Polri dari wilayah Papua sudah banyak diusulkan berbagai kalangan. Namun, kita juga perlu memastikan keutuhan wilayah NKRI tetap terjaga dan warga tetap terlindungi," tegas Willy.
Wakil rakyat dari dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) itu menegaskan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD sudah tepat. Terutama soal aparat penegak hukum harus berani dan tegas menindak personel yang terlibat dalam penembakan Pendeta Yeremia.(medcom/*)
0 Komentar