Membedah Tata Kelola Pemakaman DKI Jakarta

JAKARTA (25 Mei): Mengurus pemakaman di DKI Jakarta dirasakan masih karut marut.  Masyarakat seperti dihadapkan pada ‘pungli’ yang dilakukan ‘orang-orang’ yang tidak bertanggungjawab.  Tak segan mereka mengaku sebagai pegawai dinas pemakanan DKI Jakarta.

“Semua masyarakat yang berurusan dengan Taman Pemakaman Umum (TPU) hampir selalu ada keluhan,” ujar Siti Hasni, Kepala Bidang Taman Pemakaman Umum Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Ungkapan itu disampaikan Siti dalam Kelas Ideologi yang digelar DPW Partai NasDem DKI Jakarta.  Acara yang dilangsungkan di Auditorium DPP Partai NasDem, Jln RP Soeroso No. 44, Gondangdia Lama Jakarta Pusat Rabu (25/5) itu mengangkat tema Tata Kelola Pemakaman DKI Jakarta.  Selain Siti Hasni, hadir pula Winarto, Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Banyaknya oknum yang mengaku sebagai pegawai pemakaman, membuat Dinas Pemakaman harus menggandeng aparat untuk mengamankan TPU.

“Kami mulai mengamankan pegawai non PHL (pegawai harian lepas) bekerja sama dengan Kepolisian dan Kodim karena keberadaan mereka menjadi penyebab biaya tinggi pengurusan pemakaman,” papar Siti Hasni.

Sementara Winarto menuturkan, pengurus di TPU memang pekerja yang bertugas banyak melakukan pelanggaran.

“Oleh karena itu, kami mengimbau agar masyarakat jika membutuhkan layanan informasi silakan datang ke kantor yang ada di TPU, dan semua tidak dipungut biaya,” tegas Winarto

Bahkan Winarto juga menjelaskan di hadapan lebih dari 50 hadirin itu,  sesungguhnya informasi seputar TPU sudah bisa diakses secara on line, meski belum semua TPU menyediakan layanan on line.

“Pokoknya jangan menemui petugas yang tidak resmi,” tandas Winarto.(*)