Sahroni Minta Polda Sumut Pastikan Keamanan Selama Pilkada
MEDAN (13 November): Sebanyak 23 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ikut menyelenggarakan Pilkada Serentak, 9 Desember nanti. Karena itu, kesiapan pengamanan oleh Polda Sumut harus benar-benar dipastikan karena Pilkada 2020 ini dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni, saat memimpin rapat tim kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumut beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut, di Mapolda Sumut, Medan, Sumut, Kamis (12/11).
“Menurut kami sangat penting bagi masyarakat untuk merasakan pemilihan langsung kepala daerah. Tidak boleh terjadi intimidasi dan hal-hal lain yang tidak diinginkan dalam proses demokrasi ini,” kata Legislator NasDem tersebut.
Sahroni juga mengatakan, Polda Sumut wajib mewujudkan rasa nyaman, damai, tidak mudah diadu domba, dan sebagainya dalam masyarakat.
Wakil rakyat dari dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu juga menegaskan, semua pihak tanpa terkecuali memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga agar pesta demokrasi tahun 2020 ini berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan.
Pada dasarnya, lanjut Sahroni, demokrasi merupakan implementasi dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu Komisi III DPR RI perlu memastikan persiapan keamanan pesta demokrasi itu berjalan aman, bebas tanpa tekanan dan hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak.
Dalam pertemuan itu, Sahroni mengimbau kepada tiga lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi III DPR RI tersebut (Polri, Kejaksaan dan Kemenkumham) agar menjaga netralitas dalam mengawal Pilkada 2020. Dengan menjaga netralitas penegak hukum, tentunya sama dengan menjaga kualitas dari pelaksanaan pilkada itu sendiri.
“Dengan menjaga netralitas Kepolisian, Kejaksaan dan Aparatur Sipil Negara (ASN), sama artinya kita menjaga kualitas pilkada. Tentu kalau pilkadanya berjalan aman dan menjaga netralitas Kepolisian, Kejaksaan dan ASN, maka proses demokrasi bisa menghasilkan kepala daerah yang berkualitas baik,” papar Sahroni.
Legislator NasDem itu meyakini seluruh pihak yang terlibat dalam mengawal pelaksanaan pilkada, sudah memahami posisi dan tanggung jawab masing-masing.
“Kita berharap seluruh pihak yang bertanggung jawab pada suksesnya Pilkada 2020, 9 Desember yang akan datang dapat mengawal seluruh proses yang berjalan sesuai aturan-aturan yang berlaku,” imbuhnya.
Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin menyatakan, pihaknya telah memerintahkan seluruh anggota Polri supaya menjaga netralitasnya. Apabila ada personil yang kedapatan tidak netral maka akan dikenakan sanksi disiplin dan kode etik. Polda Sumut sudah siap mengamankan dan menjaga proses demokrasi tersebut. Stabilitas keamanan sudah terjaga baik dan kondusif.
“Polda Sumut melaksanakan pengamanan pemilihan kepala daerah secara profesional dan netral,” tandasnya.(dpr.go.id/*)
