Bachtiar Aly: RRI Harus Menginisiasi Tema KTT ABU
JAKARTA (27 April): Radio Republik Indonesia (RRI) diharap bisa berperan aktif dalam momen Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Broadcasting Union (KTT ABU) yang rencananya akan dilangsungkan Oktober mendatang di Bali.
Salah satu peran yang bisa diambil RRI antara lain harus mampu menginisiasi tema forum sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Demikian seperti diungkapkan Bachtiar Aly, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem.
Menurut Bachtiar, inisiasi tersebut perlu dilakukan agar KTT ABU menghasilkan pemikiran substantif bagi kepentingan nasional, regional, dan internasional. Selain menginisiasi topik, politisi Partai NasDem asal Aceh ini menekankan bahwa Indonesia harus membuat rekomendasi-rekomendasi untuk dijadikan keputusan bersama.
“Kita usulkan topik besarnya apa, nanti kita elaborasi dengan butir-butir rekomendasi. Kita harus ambil inisiatif, jangan menunggu saja. Dengan begitu, KTT ABU tak hanya mampir di sini saja. Agenda setting itu perlu, dan itu didesain untuk mempengaruhi audiens,” ungkap Bachtiar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan RRI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (26/04).
Jika tidak ada perubahan, KTT ABU dihadiri 20 negara, dengan kategori keanggotaan penuh seperti Indonesia, maupun negara dengan keanggotaan tidak penuh seperti Malaysia, Korea, dan Bangladesh.
Pertimbangan memilih Bali sebagai lokasi pertemuan ini sempat menjadi perdebatan dalam dengar pendapat tersebut. Pihak RRI menyebut pilihan lokasi ditentukan atas pertimbangan budaya, dan Bali dianggap sebagai daerah yang konsisten menjaga budaya Indonesia.
“Saya tidak setuju Bali dikatakan tempat yang konsisten menjaga budaya Indonesia seperti yang ada di makalah bapak. Emang daerah lain tidak mejaga budaya Indonesia?” protes Bachtiar.
Meskipun begitu, pada dasarnya Bachtiar dan Komisi I DPR tak ada yang menyanggah penetapan Bali sebagai lokasi KT ABU. Untuk mengakomodasi berbagai aspirasi, akhirnya pertimbangan memilih Bali ditetapkan atas dasar ketersediaan aksesibilitas dan fasilitas.(*)