Memaknai Kedaulatan Indonesia
Oleh: Wiganda Vebrianto Putra
Memaknai sebuah negara bernama Indonesia, begitu luas dan kaya seolah akan terbuai dengan segala keistiwewaannya. Ungkapan ini tak terlalu muluk bila melihat luas wilayah Indonesia yang mencapai total 5.193.250 km2 dengan luas daratan 1.919.440 km2 atau satu pertiga merupakan daratan dan dua pertiganya adalah lautan. Selain itu juga negara Indonesia memiliki 17.580 pulau sehingga disebut sebagai negara kepulauan. Kekayaan yang dimiliki tersebut merupakan anugerah Tuhan yang dititipkan kepada seluruh rakyat Indonesia agar bisa dikelola sebagaimana mestinya.
Kaitannya dengan peran dan pandangan politik kritis, memaknai sebuah bangsa atau negara bangsa yang kaya merupakan keharusan, agar tercipta supremasi yang setinggi-tingginya untuk menjaga kekayaan tersebut. Berbagai lini bahu membahu untuk mempertahankan keberadaan bangsa agar tidak runtuh khususnya dari peran eksekutif atau pemerintahan yaitu Tentara Republik Indonesia (TNI) yang dibagi menjadi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Ketiga poros pertahanan tersebut merupakan pertahanan utama untuk menjaga tonggak-tonggak kedaulatan Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI).
Dengan bentang wilayah Indonesia yang begitu luas dengan kekayaan yang begitu melimpah, pertanyaannya adalah dimanakah fokus pemerintah dalam memaknai kekayaan Indonesia. Indonesia memiliki bentang laut yang panjang dan luas sehingga disebut sebagai negara maritim. Indonesia juga negara yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah sehingga disebut sebagai negara tropis. Indonesia juga memiliki beribu pulau yang membentang sehingga disebut sebagai negara kepulauan. Masih banyak julukan-julukan dari negara-negara lain untuk Indonesia seperti Indonesia adalah paru-paru dunia, Indonesia negara agraris, Indonesia adalah jamrud khatulistiwa dan masih banyak lagi.
Ini merupakan sebuah kebanggaan yang harus disyukuri tetapi sekaligus tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat Indonesia agar kekayaan negara tetap terus ada dan berdaulat secara keseluruhan.
Di sini peran pemerintah sebagai lembaga utama memiliki kebijakan yang harus dikawal dan diawasi agar tidak keluar jalur. Hal ini karena kedaulatan bangsa Indonesia sedang dipertanyakan salah satunya terlihat dari kedaulatan perairan dengan luas wilayah perairan yang begitu luas, pemerintah seakan masih abai dengan mengesampingkan pertahanan perairan dan lebih mementingkan pertahanan darat.
Padahal perlu diketahui bangsa Indonesia dijajah melalui perairan sebagai gerbang utama masuknya penjajah sekaligus sebagai penghubung dengan negara luar, tetapi sampai sekarang sentralisasi masih berada di darat padahal pertahanan darat merupakan pertahanan terakhir dari sebuah bangsa apalagi negara Indonesia yang dua pertiga luas wilayahnya adalah lautan.(*)
Wiganda Vebrianto Putra
Mahasiswa ABN Utusan NasDem Jawa Tengah
