Misi Kemanusiaan NasDem dan Politik Peradaban Jokowi
Oleh Nico Ainul yakin
PADA tanggal 5 Januari 2018 pukul 09.30 sebanyak 38 armada kemanusiaan, 1 bus, dan 5 kendaraan kecil yang diinisiasi oleh NasDem Jatim bergerak serentak dari kantor DPD NasDem Ngawi sebagai titik kumpul seluruh armada kemanusiaan yang berasal dari berbagai daerah di Jatim menuju Lampung dan Banten.
Konvoi puluhan kendaraan truk pengangkut bantuan warga Jatim tersebut bergerak melalui jalan darat dan laut dengan jarak tempuh lebih dari 2.600 km (PP).
Beragam jenis bantuan, seperti sembako, mie instan, selimut, terpal, air mineral, tandon air, baju baru dan baju layak pakai, sarung, pembalut wanita, perlengkapan anak sekolah, makanan ringan dan lain-lain yang dikumpulkan oleh DPD NasDem se-Jatim sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai tanggal 4 Januari 2019 itu kemudian didistribusikan langsung ke masyarakat korban bencana tsunami Selat Sunda melalui otoritas setempat di Lampung dan Banten.
Iring-iringan armada kemanusiaan NasDem Jatim ini mengular hingga lebih dari 1 km menghiasi jalan-jalan protokol dan tol trans Jawa yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi. Pada 7 Januari 2019 sebanyak 19 truk bantuan kemanusiaan warga Jatim itu diserahterimakan kepada Plt Bupati Lampung Selatan, Nanang Hermanto. Esok harinya, 8 Januari 2019, 19 truk lainnya menurunkan bantuan kemanusiaan warga Jatim ke Banten yang diterima langsung oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita untuk disalurkan kepada warga korban bencana.
Setelah selesai menyerahkan bantuan, armada kemanusiaan NasDem bertolak ke Jatim dan tiba di Surabaya pada 9 Januari 2019 pukul 09.30.
Pergerakan puluhan armada kemanusiaan yang dikomando langsung oleh Jeannette Sudjunadi, Ketua NasDem Jatim ini (mungkin) dapat disebut sebagai yang tebesar dalam sejarah pengiriman bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Indonesia yang dilakukan oleh partai politik (parpol).
Selama ini belum pernah ada parpol yang melakukan misi kemanusiaan yang melibatkan puluhan armada dengan jarak tempuh lebih dari 2.600 km (PP), bahkan bisa lebih karena mampir di Pandeglang, Banten. Selain itu, beragam jenis barang dan bantuan itu digalang secara langsung dan masif oleh kader-kader NasDem kepada masyarakat se-Jatim dalam tempo seminggu.
Penggalangan bantuan itu berhasil memenuhi seluruh armada kemanusiaan NasDem untuk disalurkan ke Lampung dan Banten.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyebut jenis bantuan yang disalurkan oleh NasDem Jatim termasuk yang terlengkap dibandingkan dengan jenis bantuan yang diterima sebelumnya. Sedangkan Plt Bupati Lampung selatan, Nanang Hermanto memandang bahwa ada spirit gotong-royong dan kebersamaan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan oleh NasDem Jatim yang endingnya adalah memperkukuh semangat nasionalisme untuk keutuhan NKRI.
Sebagai Komunikator, Fasilitator dan Dinamisator
Posisi NasDem dalam kaitan ini bertindak sebagai komunikator, fasilitator dan dinamisator bagi warga Jatim dan masyarakat korban bencana. Sebagai komunikator, NasDem bertindak sebagai penghubung antara keinginan warga Jatim yang peduli, empati dan tergerak hatinya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sebangsa dan setanah air yang sedang tertimpa musibah.
Sedangkan sebagai fasilitator, NasDem menyediakan sarana dan prasarananya — berupa armada angkut dan segala kebutuhan selama perjalanan untuk memudahkan dan memperlancar beragam bantuan warga Jatim sampai ke lokasi bencana dan tepat sasaran melalui otoritas setempat.
Lalu, sebagai dinamisator, NasDem menjadi salah satu bagian yang turut terlibat aktif di dalam meringankan beban masyarakat korban bencana agar dapat melangsungkan kehidupan mereka (setidaknya) selama masa tanggap darurat dengan ekspektasi kehidupan mereka yang lebih baik di masa depan.
Misi Kemanusiaan NasDem
Secara geografis, letak Indonesia berada di Cincin Api Pacifik (Ring of Fire), dikelilingi oleh lautan dan gunung membuat negeri ini berpotensi dihantam banyak bencana alam dengan beragam variannya.
Sepanjang tahun 2018, setidaknya ada enam bencana alam dengan dampak besar yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, antara lain: (i) Gempa 6,1 SR di Lebak Banten (26/1); (ii) Longsor di Brebes (22/2) — 15 orang hilang, dan 14 orang luka-luka; (iii) Gunung Sinabung Meletus (6/4); (iv) Gempa Lombok di NTB ( (5/8) — 564 orang meninggal, 1.584 korban luka-luka, 42.239 rumah, dan 458 unit sekolah rusak; (v) Gempa 5,0-7,4 SR dan tsunami di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah (28/9) — 2.073 orang meninggal; (vi) Banjir dan Longsor di Sumatera (11-12/10) — 22 orang meninggal, 15 orang hilang; dan (vii) tsunami Selat Sunda (22/12) — 430 orang meninggal, luka-luka 1.485 orang, dan 154 orang hilang.
Dalam setiap bencana, NasDem selalu hadir dan melakukan misi kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Apa yang dilakukan NasDem tersebut bersifat universal, lintas teritorial, lintas etnik dan agama, lintas kelompok dan golongan dan sebagainya. Siapa pun, baik perorangan maupun institusi dari berbagai latar belakang, dapat melakukannya.
Ketua Bappilu NasDem Jatim, Ipong Muchlissoni mengatakan bahwa misi kemanusiaan NasDem ini sejalan dengan prinsip-prinsip restorasi sebagai platformnya yang berorientasi kepada upaya untuk memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan masyarakat dari belenggu hari ini yang sulit menuju situasi dan kondisi kehidupan yang lebih baik.
Sementara Ketua Bappilu Pusat, Efendy Choirie menyebutkan bahwa misi kemanusiaan NasDem Jatim tersebut bersifat spontan, yang dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan menjaga martabat manusia dan kemanusiaan.
Selain itu, Gus Choi, sapaan akrab Effendy Choirie memandang misi ini juga menggugah hati kita sebagai sesama warga bangsa untuk saling membantu dan bergotong royong meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah.
Jalan Tol dan Politik Peradaban Jokowi
Pembangunan jalan tol di Indonesia dimulai sejak era pemerintahan Soeharto, dan terus berlanjut pada era sesudahnya.
Berdasarkan data Badan Pengoperasian Jalan Tol (BPJT), capaian pembangunan jalan tol pada setiap era kepemimpinan nasional dapat dilihat sebagai berikut.
Pada masa pemerintahan Soeharto (1968-Mei 1998), total tol yang dibangun dan beroperasi sepanjang 490 km. Presiden BJ Habibie (Mei 1998-Oktober 1999) berhasil menambah pengoperasian jalan tol sepanjang 7,2 km. Di era pemerintahan Gus Dur (1999-2001) ada tambahan 5,5 km jalan tol yang beroperasi, dan di era kepemimpinan Megawati (2001-2004) pengoperasian jalan tol bertambah 34 km. Pengoperasian jalan tol di masa Presiden SBY (2004-2014) berhasil mengoperasikan jalan tol sepanjang 212 km. Sedangkan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014-Desember 2018) jalan tol yang berhasil dibangun dan beroperasi sepanjang 897,07 km.
Jika dilihat dari capaiannya, pembangunan tol di era Jokowi cukup signifikan, tercepat dan terpanjang dalam sejarah pembangunan tol di Indonesia. Ini adalah fakta (bukan hoaks) yang patut diapresiasi oleh seluruh anak negeri.
Sejarah mencatat bahwa politik dapat mengubah peradaban dan potret dunia. Bukti-bukti sejarah terkait hal ini cukup banyak yang bisa jadikan sebagai asumsi pembenar. Bangsa-bangsa besar di dunia memulai pembangunan peradabannya dengan membangun jalan raya sebagai kebijakan politiknya.
Dalam Wikipedia "Jalan Raya" dijelaskan bahwa peradaban di timur tengah dimulai pembangunannya pada masa tahun 3.000 SM — ditandai dengan pembangunan jalan raya yang menghubungkan Mesopotamia-Mesir. Jalan utama pertama di kawasan itu disebut-sebut sebagai jalan bangsawan Persia yang terentang dari Teluk Persia hingga Laut Aegea sepanjang 2.857 km. Pembangunan jalan kala itu selain untuk memudahkan arus perdagangan (ekonomi), juga berguna untuk kebudayaan bahkan peperangan.
Peradaban baru di Eropa, juga diawali dengan pembangunan jalan raya. Jalan-jalan yang dibangun dari Yunani dan Tuscany hingga ke Laut Baltik yang disebut sebagai "Jalur Kuning", telah melahirkan peradaban baru di Eropa dengan beragam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan perekonomian. Sedangkan di Asia Timur, bangsa Cina membangun jalan yang menghubungkan kota-kota utamanya, yang bila digabung mencapai 3.200 km.
Di sepanjang jalan yang dibangun itu peradaban bangsa Cina jauh lebih maju dan berkembang ketimbang wilayah lain yang tidak memiliki infrastruktur jalan.
Lalu, di puncak kejayaannya bangsa Romawi, telah membangun jalan sepanjang 85.000 km yang terbentang dari Inggris hingga Afrika Utara, dari Pantai Samudera Atlantik di Semenanjung Liberia hingga Teluk Persia. Keberadaan jalan itu telah melahirkan peradaban baru, yang kemudian diabadikan dalam peta yang dikenal sebagai "Peta Peutinger".
Proyek prestisius pembangunan jalan, pernah terjadi di negeri ini. Pada rentang waktu antara tahun 1808 sampai 1811, Gubernur Jenderal Hindia-Belanda yang ke-36, Herman Willem Daendels membangun jalan sepanjang 1.000 km yang menghubungkan Anyer (Banten) hingga Panarukan (Jatim). Meskipun pemanfaatan jalan ini digunakan sebagai jalan pertahanan militer, sekaligus untuk menunjang tanam paksa (cultur stelsel), namun peradaban di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa lebih tumbuh dan berkembang dibandingkan Pulau Jawa di sisi selatan.
Seperti halnya pembangunan jalan di atas, pembangunan tol di era Presiden Jokowi, juga memiliki misi membangun peradaban bangsa. Jalan tol yang terkoneksi dari satu daerah ke daerah lainnya itu, selain mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen, juga telah menjadi penghubung kebudayaan nusantara dengan segala keaneka-ragamannya.
Dengan kata lain, koneksitas jalan antardaerah akan dapat meretas kesenjangan antarbudaya. Karakter kita sebagai sebuah bangsa akan terbentuk dan semakin kuat, sehingga 714 suku yang ada di negeri ini akan merasa menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Politik kebijakan Jokowi terkait pembangunan tol ini adalah babak awal membangun peradaban Indonesia lebih baik di masa-masa mendatang. Wallahu alam bishawab.
*Nico Ainul Yakin, Wakil Ketua Bidang OKK dan Sekretaris Bappilu Partai NasDem Jatim
