Upaya Hukum Garuda Perkuat Renegosiasi dengan Lessor
JAKARTA (4 November): Perlu ada upaya hukum dari perusahaan penerbangan plat merah Garuda Indonesia untuk memperkuat posisi tawar pada pihak lessor pesawat Garuda.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung mengemukakan itu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/11).
“Harus ada upaya hukum. Upaya hukum itu juga akan memperkuat renegosisasi dengan lessor,” ujar Martin.
Legislator NasDem tersebut mengatakan, jajaran direksi dan komisaris Garuda Indonesia sudah berulang kali mengatakan bahwa leasing dari pesawat yang digunakan Garuda Indonesia sangat mahal.
“Pak Dirut sudah mengatakan berulang kali dalam rapat di DPR, leasing Garuda itu katanya leasing termahal didunia. Tapi sampai sekarang belum ada upaya hukum untuk menchallenge itu (menguji),” kata Martin.
Martin menambahkan, jika hanya mengeluarkan pernyataan tanpa ada langkah hukum, akan sulit bagi Garuda Indonesia untuk melakukan renegosiasi dengan pihak lessor.
“Kalau cuma statement, tanpa ada langkah hukum untuk memperkuat klaim bahwa leasing itu yang termahal, ya kita tidak punya senjata untuk renegosiasi. Kalau kita mengatakan leasing terlalu mahal, atas baseline apa? Dan kalau memang ada, saat melakukan leasing itu, ada upaya finansial yang tidak bertanggung jawab, itu harus diusut, harus dituntut,” tukasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Sumatera Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) itu menegaskan, jika diperlukan audit Garuda Indonesia bisa dilakukan agar semuanya jelas.
“Kalau perlu kita mengaudit Garuda, supaya jelas. Audit itu akan memperkuat posisi manajemen baru sekarang untuk bisa renegosiasi pesawat-pesawat ini dengan lessor,” pungkasnya.
(RO/*)
