Fraksi NasDem DPR Desak KKP Seriusi Program M-LIN
JAKARTA (9 November): Fraksi Partai NasDem DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar merevisi kebijakan yang mengatur sektor perikanan dan kelautan. Bahkan Fraksi NasDem juga mendesak agar KKP melakukan kajian serta sosialisasi agar kebijakan yang dilahirkan dapat diterima semua pihak.
“Dengan begitu, target pendapatan negara dapat dicapai sekaligus tetap mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan,” ungkap anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Abdullah Tuasikal dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Eselon I KKP di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/11).
Abdullah Tuasikal mengatakan, sektor perikanan dan kelautan adalah sektor strategis yang mampu menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian Indonesia. Tingginya potensi di sektor perikanan dan kelautan tentu membutuhkan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan negara, serta menyejahterakan rakyat, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.
“Pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, dibutuhkan stimulus dari pemerintah agar masyarakat yang hidup di sektor kelautan dan perikanan yang terdampak pandemi Covid-19 mampu bertahan dan kembali bangkit,” kata Abdullah Tuasikal.
Dijelaskan, pada sektor lain, pemerintah memberikan relaksasi, sementara pada sektor kelautan dan perikanan justru dibebani dengan kenaikan pungutan hasil perikanan yang tentu saja memberatkan bagi para nelayan.
“Alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap tahun cukup besar (6,5 Triliun) tahun 2022, selanjutnya bagaimana perangkat KKP melakukan penyusunan prioritas kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan?” tanyanya.
Legislator NasDem dari Dapil Papua itu menambahkan, permasalahan mendasar di KKP adalah belum adanya perangkat dasar pemeliharaan benih ikan di setiap daerah, sehingga untuk pengadaan benih wilayah Maluku, Papua, Papua Barat dan Maluku Tenggara harus didatangkan dari Manado.
“Kami punya pengalaman pengiriman benih ikan dari Manado, baru sampai di daerah transit, Makassar, ikannya sudah mati 50 persen, sampai di Ambon juga mati sekitar 20 persen,” katanya.
Abdullah meyakini, program Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) masih sepi, karena pemerintah belum mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.
“Namun perlu dicari solusi bersama. Kalau belum terlaksana dalam waktu dekat terkait program M-LIN, bantuan apa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” ungkap Abdullah Tuasikal lagi.
(RO/*)
