Perlu Peningkatan Kualitas Belanja Daerah

MANGUPURA (19 November): Komisi XI DPR RI bertemu dengan stakeholder guna menampung berbagai masukan dan aspirasi terkait RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Dalam kunjungan Kerja (Kunker) ke Bali, Kamis (18/11), Komisi XI DPR bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Badung, DPRD Provinsi Bali, pihak Kementerian Keuangan, dan Rektor Universitas Udayana.

“Saat ini para bupati dan juga wali kota se-Indonesia banyak menyuarakan soal kondisi anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka mencari solusi agar persoalan ini tidak menjadi beban pemerintah daerah provinsi,” kata anggota Komisi XI DPR, Satori, di Mangupura, Badung, saat mengikuti kunker tersebut.

Legislator NasDem tersebut juga mengatakan bahwa ada potensi-potensi pajak yang semula menjadi kewenangan pemerintah daerah namun sekarang diambilalih Pemerintah Pusat.

“Sehingga banyak yang mengusulkan hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, karena ada objek pajak yang lokasinya di daerah tetapi pajaknya diambil Pusat,” ungkapnya.

Dengan munculnya berbagai tantangan baru tersebut, Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VIII (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu) itu menilai perlu menyusun kebijakan baru yang berorientasi pada peningkatan kualitas belanja daerah.

“Termasuk optimalisasi pencapaian kinerja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung target pembangunan nasional,” tandas Satori.

(dpr.go.id/*)