NasDem Nilai BI Sukses Jaga Stabilitas Moneter Saat Pandemi
JAKARTA (25 November): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro mengapresiasi kinerja Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas moneter, terutama dalam suasana sulit akibat pandemi Covid-19.
“Stabilitas moneter kita, alhamdulillah di tangan dingin Pak Perry (Gubernur BI), harga rupiah sudah stabil. Yang simpan-simpan dolar tidak mau keluar sekarang pak,” kata Fauzi saat Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Dewan Gubernur BI membahas evaluasi kinerja BI Tahun 2021, Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2022 dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Penerimaan dan Pengeluaran RATBI Tahun 2022, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11).
Fauzi juga mengapresiasi BI tentang perkembangan sistem pembayaran di Indonesia. Terutama hadirnya QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
“Digitalisasi UMKM seperti sistem pembayarannya melalui QRIS sekarang ini bagus, tapi masih terbatas dan itu sangat luar biasa. Sistem pembayaran seperti QRIS mungkin bisa dibuat cara-cara yang lebih mudah,” ujarnya.
Terkait kinerja BI pada tahun 2021, Legislator NasDem itu melihat masih harus ditingkatkan. Terlebih serapan anggaran BI masih tergolong rendah hingga September 2021.
“Saya mengingatkan kembali tentang serapan resensi pengeluaran ATBI (Anggaran Tahunan Bank Indonesia) itu baru di kisaran 57,26% atau kurang lebih Rp7 triliun per 30 September. Tinggal beberapa bulan lagi menuju Desember,” katanya mengingatkan.
Legislator NasDem itu mendorong, pada RATBI tahun 2022, BI harus bisa mengimplementasikan visi Bank Indonesia ke dalam program-program kerja yang riil.
“Visi Bank Indonesia untuk proyeksi 2022 ini harus diturunkan ke dalam program kerja dan di ujungnya nanti di Panja akan kita bahas, apa kegiatannya, berapa yang dibutuhkan dari visi-visi itu,” tandasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Sumatera Selatan I (Kabupaten Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara) itu juga mendorong agar BI bisa menjadi pelopor pengklasteran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Semua lembaga, Kementerian Koperasi dan UMKM, BI, OJK, pemerintah daerah semua bicara UMKM. Saya ingin BI menjadi pelopor pengklasteran UMKM. Klaster UMKM itu silahkan dibuat, yang namanya UMKM itu berdasarkan peraturan itu batasannya Rp10 miliar,” tandasnya
Ia menambahkan, pengklasteran UMKM penting karena selama ini memang belum ada pengelompokan yang jelas. Klaster itu bertujuan meningkatkan pemerataan kesempatan mendapatkan modal dan pelatihan bagi UMKM.
“Klasternya belum ada, sekarang di daerah yang penting buat UMKM. Persoalan satu orang bisa miliki 5 sampai 6 itu juga tidak dicek. Dari sisi value bisa meningkatkan pemerataan kesempatan mendapatkan modal,” pungkasnya.
(Dis/*)
