BUMN Harus Inovatif Kuatkan Finansial Perseroan
SURABAYA (1 Desember): Seiring masih berlangsungnya pandemi, level risiko dan tingkat kerugian finansial yang dialami BUMN berpotensi mengarah pada risiko kesinambungan (going concerns) bagi BUMN.
“Kondisi ini tentu membutuhkan upaya pengendalian dan langkah mitigasi yang lebih sistematis dan terintegrasi,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI ke PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/11).
Menurut Legislator NasDem itu, BUMN juga dituntut untuk mampu menciptakan inovasi serta kontribusi positif dalam rangka melakukan penguatan kerja finansial perseroan.
“Apalagi kawasan industri seperti ini harus berpikir jangan hanya business as usual (bisnis biasa). Sebab seluruh BUMN harus melakukan inovasi strategi jangka menengah dan panjang ke depannya,” kata Martin.
Dalam kunker ini, Panja telah melihat secara langsung kondisi existing dan rencana serta upaya SIER untuk mendorong bisnisnya. Menurut Legislator NasDem itu, agar kawasan industri tersebut tidak hanya terpaku pada jual-beli tanah dan menjadi tuan, namun diharapkan dapat berperan penting bagi rantai suplai (supply chain) industri di Jatim.
“Harapannya juga bisa mendatangkan investasi ke Jawa Timur maupun nasional. Oleh karena itu konsepnya perlu dipertajam lagi. Mungkin karena pandemi maka banyak rencana bisnis yang sempat tertunda,” jelas Martin.
Ditambahkan, sebaiknya kawasan industri SIER segera melakukan teroboson-terobosan yang terintegrasi dengan penguatan potensi dan arah investasi yang akan datang ke Indonesia.
Legislator NasDem dari Dapil Sumatera Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) itu juga mengatakan, penanaman modal negara (PMN) sulit dilaksanakan sekarang, karena kondisi ekonomi negara sedang sulit.
Komisi VI DPR RI mengunjungi PT SIER untuk melihat kondisi aktual perusahaan pelat merah itu dan strateginya berinovasi di masa depan.
SIER mengelola kawasan industri seluas 332 hektar di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, serta seluas 563 hektar di Kabupaten Pasuruan. Hingga tahun 2021, Pemerintah Pusat memegang 50% saham perusahaan itu, sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya masing-masing memegang Saham 25%. (dpr.go.id/*)
