NasDem Minta PT KAI Transparan Soal PMN
JAKARTA (2 Desember): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori menyoroti penambahan PMN (Penyertaan Modal Negara) tahun 2021 sebesar Rp6,9 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). PMN tersebut untuk LRT (Lintasan Rel Terpadu) Jabodebek (Jakarta Bogor Depok Bekasi) sebesar Rp2,6 triliun dan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar Rp4,3 triliun.
Legislator NasDem itu menegaskan, pembangunan KCJB tidak terlalu urgent. Dengan panjang 142,3 KM, KCJB memakan waktu tempuh 36-45 menit. Sayangnya, KCJB belum dirinci harga tiketnya.
“Sebenarnya naik mobil Jakarta-Bandung bisa hanya 1,5-2 jam tergantung kecepatan mobil. Jadi pembangunan KCJB itu terlalu dipaksakan. Tapi karena sudah dibuat, dari pada mangkrak terpaksa dilanjutkan,” ujar Satori dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR dengan PT KAI dan Dirjen Kekayaan Negara, membahas tambahan PMN 2021, di Ruang Rapat Komisi XI DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12).
Satori meminta agar KAI merinci penggunaan PMN pada proyek LRT Jabodebek senilai Rp2,6 triliun dan KCJB sebesar Rp4,3 triliun, agar semuanya jelas dan transparan.
“Realisasi PMN hanya disebutkan tahun 2017 sebesar Rp2 triliun dan 2018 sebesar Rp3,6 triliun dan dilaporkan telah sepenuhnya terserap, tidak ada rinciannya. Kemudian yang terbaru juga belum dilaporkan realisasi penyerapan PMN nya padahal tahun 2020 KAI mendapat PMN sebesar Rp3,5 triliun. Bagaimana realisasinya sampai dengan sekarang, kok sudah menerima PMN lagi,” tanyanya.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VIII (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu) itu mengatakan manfaat penambahan PMN kepada PT KAI yaitu untuk tersedianya alternatif moda transportasi massal yang lebih efisien dan modern.
“Saya setuju (KCJB dan LRT), tetapi kalau efisien belum tahu, karena belum ada perkiraan harga tiketnya. Kalau mahal, ya tidak akan terjangkau masyarakat, tidak efisien namanya,” ujar Satori.
Di sisi lain, Satori juga mengingatkan KAI agar mengantisipasi persaingan antarmoda transportasi dengan hadirnya KCJB dan LRT Jabodebek.
“Ada moda transportasi umum lain yang dirugikan dan merasa tersaingi. KAI harus mengantisipasi dampak negatif munculnya dua moda transportasi baru tersebut, yang dapat menimbulkan persaingan antara moda transportasi massal lain. Bisa saja setelah adanya LRT dan KCJB, contohnya pengusaha travel merugi karena menjadi sepi,” tutupnya.
(Devi/*)
