Satori Soroti PMN di PT Adhi Karya
JAKARTA (14 Desember): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori mengatakan PT Adhi Karya (Persero) mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,976 triliun untuk investasi tol Solo-Yogya-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian Serpong.
“PT Adhi Karya sudah mengajukan PMN tahun lalu dengan nominal Rp3 triliun untuk tujuan yang sama, mengapa baru mendapatkan PMN sekarang? Selain itu pembangunan tol Solo-Yogya-Kulonprogo merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Jadi sebelum adanya PMN, proyek tersebut juga sudah berjalan,” ujar Satori saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Adhi Karya (Persero) dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu membahas tambahan PMN tahun 2022, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/12).
Legislator NasDem itu menegaskan, PSN seharusnya dibiayai oleh Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) dan APBN. Namun, lanjutnya, seolah-olah proyek pembangunan tol Solo-Yogya-Kulonprogo hanya mengandalkan PMN.
Selain itu, Satori juga menyoroti anjloknya laba bersih PT Adhi Karya pada tahun 2020 sebesar 96% dibanding tahun 2019.
“Memang tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menjadi alasan anjloknya laba bersih PT Adhi Karya. Oleh karena itu PT Adhi Karya harus melakukan penghematan dari pos yang bisa dilakukan efisiensi,” ujarnya.
Menyinggung empat lini bisnis yang dijalankan Adhi Karya yaitu engineering & construction, property & hospitality, manufacture dan investment & consesion, Satori mendorong agar laporan kinerjanya bisa dibuka agar lebih transparan.
“Dari ke empat lini bisnis PT Adhi Karya ini hanya ada rata-rata pertumbuhan pendapatan. Seharusnya dirinci satu persatu kinerja dari lini bisnis tersebut supaya lebih transparan,” tegasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VIII (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu) itu juga menyinggung urgensi PMN untuk membantu perusahaan melakukan percepatan recovery akibat dampak pandemi.
“Apa saja yang sudah dilakukan PT Adhi Karya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN)? Apa saja program yang sudah diberikan? Jangan sampai semua BUMN disuntik PMN urgensinya untuk PEN, alasannya untuk PEN, tetapi kenyataannya tidak,” pungkasnya.
(Devi/Dis/*)
