NasDem Tagih Janji Dana Operasional Kades
JAKARTA (21 Januari): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni menagih janji pemerintah untuk merealisasikan alokasi 5% anggaran Dana Desa (DD) sebagai dana operasional Kepala Desa (Kades).
Ia menilai, alokasi 5% dari DD sangat wajar mengingat besarnya tuntutan kepada kades untuk menuntaskan berbagai program yang berasal dari Pusat. Hal itu perlu mendapat sokongan operasional agar pergerakan kinerja kades lebih efektif.
“Kami sering ditanya oleh saudara-saudara kami para kepala desa di dapil, karena mereka membutuhkan itu untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala desa. Mohon ada penjelasan dan tindak lanjut,” ujar Sri Wahyuni saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan seluruh pejabat eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).
Legislator NasDem itu juga mengingatkan terkait situasi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, sehingga aktivitas perekonomian masyarakat belum bisa berjalan normal. Untuk itu, ia meminta Kemendes PDTT untuk memberikan program-program swakelola yang melibatkan masyarakat sehingga ekonomi masyarakat desa bisa terus berjalan.
Terkait rencana program kerja Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2022, Sri mengatakan, berkaca pada Permen Desa PDTT No.7 Tahun 2021, anggaran Dana Desa 2022 akan difokuskan untuk tiga prioritas. Yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa.
“Mengacu hal tersebut, saya minta kepada jajaran Eselon I Kemendes PDTT untuk membuat penjelasan teknis penerapan aturan tersebut pada program-program Tahun Anggaran 2022,” tambahnya.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VII (Ponorogo, Magetan, Pacitan, Trenggalek, dan Ngawi) itu mengapresiasi Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDTT atas realisasi program bantuan permodalan untuk lima BUMDes di dapilnya.
“Untuk tahun 2022 anggaran untuk bantuan permodalan BUMDes direncanakan turun menjadi Rp50 juta, tapi saya harapkan anggaran program ini bisa tetap dipertahankan seperti tahun 2021 yang terealisasi Rp75 juta per-BUMDes. Program ini sangat membantu peningkatan perekonomian desa,” katanya.
Pada TA 2021, Sri Wahyuni memperjuangkan aspirasi untuk lima BUMDes di Kabupaten Ponorogo mendapatkan bantuan permodalan. Kelima BUMDes tersebut yaitu BUMDes Mitra Mandiri, BUMDes Binakarya, BUMDes Putra Mandiri, BUMDes Hargo Mulyo, dan BUMDes Sooko Makmur.
Ia juga mengapresiasi Ditjen Pengembangan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT atas realisasi program desa wisata. Sebelumnya, Sri berhasil memperjuangkan Desa Gondowido, Ngebel, Ponorogo untuk mendapatkan bantuan pengembangan desa wisata.
Hasilnya, di desa tersebut kini tengah dibangun objek wisata baru yaitu Ngambang Tirto Kencono. Menurut Sri, bantuan KemenDes PDTT tersebut akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kunjungan wisata ke Desa Gondowido.
“Dengan bantuan tersebut secara tidak langsung juga bermanfaat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, karena saat ini semakin banyak masyarakat yang membuka usaha di Desa Gondowido untuk menunjang pariwisata,” pungkasnya.
(RO/Fauzi/*)
