Negara Harus Hadir untuk Para Guru Inpassing
JAKARTA (1 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni meminta agar negara berpihak dan hadir untuk para guru inpassing dan juga tenaga pengajar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Indonesia.
Inpassing adalah sebuah upaya penyetaraan profesi guru negeri maupun swasta. Tidak akan ada lagi perbedaan guru baik dalam status maupun tunjangan.
Hal tersebut disampaikan Lisda, dalam pertemuan yang dilaksanakan Komisi VIII DPR RI dengan Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/1).
“Kita harus menghargai, menyayangi, menghormati para guru kita. Salah satunya dengan cara memberikan perhatian yang seharusnya sudah patut mereka dapatkan. Kami berharap keberpihakan dan kehadiran negara untuk para guru yang telah menciptakan jutaan generasi penerus bangsa yang berpendidikan,” ujar Lisda.
Sejumlah permintaan yang disampaikan Pengurus Besar PGIN dalam pertemuan tersebut di antaranya terkait permohonan kuota P3K bagi guru madrasah dan permohonan pembayaran sesuai masa kerja. Para guru tersebut menaruh harapan kepada Komisi VIII DPR agar dapat meneruskan kepada pemerintah.
“Jika harapan dari para guru itu belum terpenuhi, berarti negara ini belum berpihak pada para guru. Padahal para guru yang belum memiliki status ini, telah mengabdi bahkan hingga puluhan tahun kepada bangsa. Ini harus menjadi perjuangan kita khususnya di Komisi VIII DPR. Harapan kami ini bisa menjadi suatu yang spektakuler,” tegas Lisda.
Legislator NasDem itu menyatakan harapan yang disampaikan para guru, merupakan sesuatu yang sudah seharusnya mereka dapatkan.
“Kita harapkan adanya pengangkatan status bagi para guru ini. Karena mereka selama ini sudah mengabdi dan itu yang harusnya kita perjuangkan. Terus berjuang bapak dan ibu. Kami di sini juga akan memperjuangkan aspirasi dari para guru inpassing se-Indonesia ini,” sambungnya.
Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu menegaskan, negara harus hadir untuk berpihak kepada para guru.
“Sekali lagi kita berharap, negara harus hadir dan memberikan perhatian dengan menyediakan anggaran bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Tidak ada yang tidak bisa. Tergantung dari keberpihakan dari bangsa ini maunya ke mana,” pungkasnya.
(Bee/Dis/*)
