NasDem Jabar Serap Aspirasi PGI-W Jawa Barat
BANDUNG (26 Maret) : Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa menilai, kerukunan hidup bermasyarakat harus terus diperkuat oleh semua unsur di Tanah Air. Hal tersebut dinilai penting demi menjaga keutuhan dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara
Untuk itu NasDem Jawa Barat memastikan sangat serius dalam merawat persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Situasi yang terjaga baik ini kata Saan menjadi modal penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.
Pernyataan tersebut disampaikan Saan Mustopa dalam silaturami DPW Partai NasDem Jawa Barat dengan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Wilayah (GPI-W) Jawa Barat, di kantor GPI-W Jawa Barat, di Kota Bandung, Jumat (25/3).
“Kami memperhatikan. Karena itu, kami datang ke sini untuk mendengarkan, membuka ruang komunikasi dengan semua kelompok masyarakat di Jawa Barat, khususnya dengan organisasi kemasyarakatan berbasis agama,” kata Saan.
Saan mengatakan, masyarakat Jawa Barat sangat kental dengan ikatan keagamaan. Hal itu diyakini dia bisa menjadi persoalan jika tidak ada komunikasi yang baik di antara semua pihak.
“Kita mencari irisan-irisan yang bisa disinergikan, yang bisa dikolaborasikan. Hari ini kami banyak mendapatkan masukan, hal-hal yang memang nanti bisa NasDem perjuangkan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Umum PGI-W Jawa Barat, Paulus Wijono, menyampaikan aspirasinya terkait banyaknya program kemasyarakatan di PGI-W yang kurang direspons oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Padahal kata Paulus jika pihak eksekutif mau berkolaborasi akan banyak masyarakat yang diuntungkan.
“Di Cimahi saja ada 30 ribu umat yang tergabung dalam PGI-W. Tentu ini potensi yang besar jika dikolaborasikan dengan program-program kemasyarakatan,” kata dia.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti minimnya peran pemerintah dalam mendampingi perizinan pembangunan rumah ibadah. Bahkan, dikatakan dia masih banyak aparatur pemerintah daerah yang tidak paham tentang peraturan pembangunan rumah ibadah.
“Ditambah ketidakmengertian masyarakat. Kami menaruh perhatian, karena kalau dibiarkan, ini berpotensi jadi masalah besar,” sambung Paulus.
Paulus pun meminta pemerintah aktif menginventarisasi rumah ibadah mana saja yang berpotensi menimbulkan konflik. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi perselisihan di masyarakat.
“Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat, juga mendampingi terkait perizinan rumah ibadah,” ujarnya.
Menyikapi hal itu, Saan memastikan pihaknya akan menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Apalagi kami sebagai pengusung utama Gubernur Jawa Barat, tentu ini akan kami sampaikan ke Pemprov Jabar. Juga dengan jaringan kami yang ada, kami akan memperjuangkan aspirasi-aspirasi ini,” tegasnya.
(WH)
