NasDem Dorong Bea Cukai Perketat Pengawasan Rokok Ilegal
JAKARTA (5 April): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori mengatakan, penindakan Ditjen Bea Cukai didominasi pada cukai dengan komoditas terbesar adalah rokok ilegal.
“Sebagian besar penyelundupan berupa rokok ilegal. Maka perlu pengawasan yang ketat oleh Ditjen Bea Cukai. Jangan sampai kendor walaupun di tengah pandemi,” ujar Satori saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR dengan Dirjen Bea dan Cukai, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).
Selain masalah rokok ilegal, Satori juga menyoroti penerimaan Ditjen Bea Cukai yang terbesar berasal dari cukai rokok. Dengan makin banyaknya impor rokok maka penerimaan Bea Cukai pun meningkat.
Ia meminta pemerintah mengendalikan impor tembakau/rokok, agar tembakau hasil petani lokal bisa diserap.
“Seharusnya pemerintah dapat mengendalikan impor, agar tembakau hasil petani lokal dapat diserap industri secara maksimal. Petani tembakau dapat terlindungi dan terus produktif,” tandas Satori.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VIII (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu) itu juga menyinggung kualitas SDM Ditjen Bea Cukai. Baru-baru ini dua pegawai Ditjen Bea Cukai melakukan pungli sebesar Rp1,7 miliar di Bandara Soekarno Hatta.
“Bea Cukai perlu mengevaluasi dan meningkatkan skill dan kualitas SDM. Jangan sampai kasus pungli terjadi lagi karena sangat mencoreng nama Bea Cukai. Jika ada yang melakukan pungli lagi, ditindak tegas atau dipecat,” tegasnya.
Ia juga mendorong Ditjen Bea Cukai meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan strategi yang jitu dan efektif untuk mengantisipasi penyelundupan.
“Bea Cukai sudah bersinergi dengan berbagai stakeholder tetapi tetap saja kecolongan atau kebobolan barang selundupan.Perlu early warning system atau strategi yang lebih jitu bukan hanya teori-teori. Supaya meminimalisasi jangan sampai ada lagi barang yang diselundupkan” tutup Satori.
(devi/dis/*).
