NasDem Minta Pemerintah Buka Keran Ekspor CPO
JAKARTA (19 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengatakan pemerintah harus segera membuka kembali keran ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya.
“Harus dibukalah (ekspor CPO dan turunannya). Bukan untuk kepentingan pengusaha minyak goreng dan pengusaha CPO, tapi untuk petani sawit,” tegas Rudi dalam keterangannya, Selasa (17/5).
Menurut Rudi, larangan ekspor yang sudah berlaku sejak 28 April 2022 tersebut telah menimbulkan beberapa dampak yang merugikan, salah satunya bagi para petani sawit.
“Jadi petani sekarang hasil sawitnya tidak laku, tidak diterima pabrik, busuk di pohon, busuk di mobil. Itu sudah merugi beberapa bulan ini. Jadi pemerintah harus melihat itu. Ini dampak kebijakannya begini, harus ada kajian, kan tidak bisa sesuka-suka. Jangan petani yang jadi korban,” kata Rudi.
Legislator NasDem itu menambahkan, saat ini petani sawit mengalami kerugian yang besar. Selain karena harga tandan buah segar (TBS) yang hanya Rp1.000 per kg, petani sawit kini juga mengalami kesulitan dalam menjual TBS karena pabrik-pabrik belum bisa menerima kembali TBS dari petani karena kelebihan stok.
“Jadi ketika menekan satu atau sekelompok pengusaha agar menormalkan CPO, jangan juga dikorbankan petani-petani kecil yang sejumlah 20 juta. Akhirnya, harga TBS anjlok, tidak laku di pabrik. Jadi sekarang petani sawit resah, akhirnya muncul demonstrasi. Berapa petani sawit yang rugi dari penurunan larangan ekspor? Ini harus dipikirkan,” imbuhnya.
Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) itu meminta pemerintah serius menyelesaikan permasalahan CPO dengan menyelesaikan permasalahan mafia minyak goreng.
Selain itu, tambah Rudi, pemerintah juga perlu tegas menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), sehingga rantai pasok dalam negeri lebih aman dan cukup.
“Kebijakan DMO dan DPO minyak goreng dalam negeri itu yang seriuslah. Kementerian Perdagangan jangan main mata. Kan kebutuhan kita cuma 16 juta ton dalam negeri, produksi kita 65 juta ton. Kalau 16 juta ton pemerintah betul-betul bilang setop jangan diekspor, semua aparaturnya mengawasi, itu stok aman,” tegas Rudi.
(dpr.go.id/*)
