Lisda Ingatkan Kepala Daerah di Sumbar Waspadai Cuaca Ekstrem
JAKARTA (18 September): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni mengingatkan seluruh kepala daerah di Sumatra Barat (Sumbar) untuk mewaspadai cuaca ekstrem terutama memasuki akhir tahun 2022.
Lisda mengatakan, meski belum memasuki musim hujan, BMKG sudah merilis sejumlah prediksi daerah yang berpotensi terkena dampak cuaca ekstrem. Hal itu mengingat sejumlah daerah sudah mulai diguyur hujan lebat, yang berpotensi menimbulkan terjadinya bencana, seperti longsor ataupun banjir.
Mengingat tingginya angka kejadian bencana di Sumbar, Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) itu meminta para kepala daerah di Sumbar melakukan pemetaan dan antisipasi bencana sehingga tidak menimbulkan dampak yang besar di masyarakat.
“Prediksi sudah disampaikan BMKG. Jadi kami mengingatkan agar gubernur ataupun bupati dan wali kota di Sumatra Barat, agar segera melakukan pemetaan wilayah, sehingga dapat menekan dampak terburuk jika memang terjadi bencana,” ujar Lisda dalam keterangannya, Sabtu (17/9).
Menurut Legislator NasDem tersebut, salah satu yang paling mungkin terjadi di kala terkena cuaca ekstrem yakni banjir dan longsor, karena kondisi geografis Sumatra Barat, terutama pada jalur yang dilalui kendaraan ataupun masyarakat setempat.
Lisda menyingung dua peristiwa yang terjadi di Sumbar beberapa minggu terakhir seperti Jalur Lintas Sitinjau Lauik dan jalur menuju kawasan Mandeh (Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan), yang dinilai terlambat dalam penanganan.
“Jangan sampai peristiwa di Sitinjau Lauik dan Mandeh terulang, karena masyarakat yang merasakan akibatnya. Terutama para supir angkutan barang sehingga harus mengeluarkan biaya ekstra di perjalanan, juga mengakibatkan kenaikan harga barang,” terang Lisda.
Di kawasan Mandeh juga demikian, sambung Lisda. Bahkan ribuan warga di Sungai Pinang dan Nagari Mandeh, terisolasi sampai berhari-hari, karena tidak bisanya akses masuk bagi kendaraan.
“Ini harus menjadi perhatian ke depan, dan jangan sampai terulang. Kasihan masyarakat kita,” tegasnya.
Lisda menyebut, kondisi teritorial masing-masing wilayah tentu sudah dikuasai masing-masing pemerintah daerah. Artinya, potensi terjadinya hal-hal yang terparah seharusnya sudah dipersiapkan jauh hari, sehingga lebih cepat dan tanggap jika bencana terjadi.
“Bencana yang terjadi merupakan peringatan bagi kita semua, namun pemerintah daerah tentunya lebih menguasi kondisi di lapangan. Oleh karenanya pemda jangan sampai lalai dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan. Jangan sampai ketika dampak cuaca ekstrem terjadi, pemerintah daerah, khususnya aparat terkait berkelit karena ketidaksiapannya,” imbuhnya.
Lisda juga berpesan, agar dampak dari bencana jangan menambah beban masyarakat yang saat ini sudah dibebani dengan kenaikan harga BBM. Sudah menjadi kewajiban bagi negara dan seluruh stake holder agar dapat mengantisipasi hal tersebut.
“Kita semua tentu tidak ingin bencana terus-terusan terjadi. Namun, kita juga tidak boleh pasrah sehingga mengabaikan berbagai peringatan. Jangan sampai bencana ini menambah beban masyarakat,” pungkasnya.
(Bee/*)
