NasDem Minta Pemprov Kepri Cermati Tata Ruang Kota Batam
BATAM (26 September): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Aminurokhman meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mencermati dan mempertimbangkan dengan baik perumusan tata ruang, khususnya di Kota Batam.
Penentuan tata ruang akan berdampak dalam mendorong tumbuhnya investasi, lapangan kerja yang akan berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Misi kami adalah ingin memastikan bahwa tata ruang yang sudah dirumuskan di Provinsi Kepulauan Riau ini betul-betul sudah mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek kelautan, kehutanan, maupun lingkungan sosialnya,” kata Aminurokhman seusai Kunjungan Kerja Komisi II DPR ke Batam, Kepri, Kamis (22/9).
Amin menambahkan, kedatangan Komisi II DPR juga dalam rangka menerima saran dan aspirasi terkait pembentukan RUU Kepulauan. Provinsi Kepri terdiri dari 96% wilayah kelautan dan 4% wilayah daratan.
“Di sini menjadi kepulauan yang terdepan, dan berdampingan dengan negara tetangga. Tentu konsep pembangunan ke depan harus mempertimbangkan tata ruang yang representatif dan memiliki aspek-aspek yang bisa komprehensif. Terkait dengan 96 persen wilayah kelautan, dari dialog yang terjadi belum memberikan satu kewenangan kepada Pemda untuk mendapatkan kontribusi dari potensi laut,” ujar Amin.
Legislator NasDem itu menambahkan, mengenai hal itu Komisi II DPR RI akan berkomunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar ditindaklanjuti menjadi kebijakan secara umum dari faktor Kepri.
“Ini tentu harus kita koordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, agar apa yang menjadi temuan ini bisa di follow up menjadi kebijakan secara spesifik, karena memang ini faktor kepulauan,” tandasnya.
Terkait aspirasi kesejahteraan ASN di Provinsi Kepri, wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur II (Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Pasuruan) itu menegaskan akan membawa aspirasi tersebut ke kementerian terkait.
“Ada aspirasi untuk ASN, karena di wilayah kepulauan ini memerlukan ongkos sosial lebih tinggi, biaya hidup tinggi, maka butuh tunjangan. Terutama dari ASN BPN. Kalau kementerian yang lain sudah ada, tapi dari BPN belum. Tentu ini kami tampung dulu, sambil kita sampaikan kepada kementerian terkait,” pungkas Amin.
(dpr.go.id/*)
