NasDem Terima Audiensi Pengusaha Korban Lapindo
JAKARTA (27 September): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima audiensi Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).
Rombongan diterima Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Roberth Rouw, anggota Fraksi Partai NasDem DPR, Syarief Abdullah Alkadrie, dan Fauzi Amro.
GPKLL menyampaikan aspirasi terkait belum adanya ganti rugi lahan dan bangunan tempat usaha mereka yang sudah 17 Tahun terdampak lumpur Lapindo.
Seperti diketahui semburan lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Brantas itu menggenangi sejumlah desa di Sidoarjo, Jawa Timur sejak Mei 2006. Ribuan warga akhirnya mengungsi dan areal bekas hunian tersebut berubah menjadi lautan lumpur.
Ketua GPKLL, Aritonga meminta tidak ada dikotomi atau perbedaan perlakuan antara warga yang sudah sebagian mendapat ganti rugi, dengan para pengusaha yang belum mendapatkan haknya. Ia menjelaskan, bahwa pengusaha yang terdampak lumpur Lapindo juga merupakan warga negara. Para pengusaha juga tidak punya hubungan bisnis apapun dengan Lapindo.
“Masalah lumpur Lapindo ini jadi perhatian kami. Ini akan kami perjuangkan,” ujar Roberth seusai menerima audiensi.
Roberth menjelaskan, Putusan MK No. 83/PUU-XI/2013, menyebutkan bahwa PT Lapindo Brantas tetap bertanggung jawab penuh atas pembayaran ganti rugi kepada warga yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT). Sedangkan, pemerintah bertanggung jawab membayar pelunasan ganti rugi kepada warga yang berada di luar PAT dengan menggunakan APBN.
Yang menjadi permasalahan kemudian, warga di PAT justru belum mendapat pelunasan ganti rugi sepenuhnya oleh PT Lapindo Brantas. Berbeda dengan warga di luar PAT yang sudah sebagian menerima ganti rugi menggunakan APBN.
“Kita urai dulu permasalahan ini sampai kita dapat skema penyelesaiannya. Sekarang ini bapak ibu adalah bagian dari kami. Kami akan perjuangkan terus,” tandas Roberth.
Legislator NasDem dari Dapil Papua itu menambahkan, Fraksi Partai NasDem DPR akan membentuk tim untuk menganalisis dan mencari skema yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Kami akan buat tim. Kita undang PUPR dan Kemenkeu, agar ini jelas penyelesaiannya seperti apa,” pungkas Wakil Ketua Komisi V DPR RI tersebut.
(dis/*)
