Roberth Rouw Dorong Percepatan Infrastruktur di Jabar
BANDUNG (11 Oktober): Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw mendorong percepatan infrastruktur serta transportasi di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar).
Sebelumnya, Komisi V DPR RI menerima surat dari Pemda Kabupaten Ciamis yang meminta agar merevitalisasi Stasiun Ciamis dan dari Pemda Kabupaten Tasikmalaya yang meminta agar merehabilitasi Jembatan Fly Over KM 256 di Desa Manggungsari.
“Ada usulan tambahan dari pemda untuk pembangunan infrastruktur lain seperti pembangunan jembatan, relokasi pasar dan jalan tol. Itu menjadi perhatian kita ke depan agar di dalam rapat Komisi V DPR kami akan membawa aspirasi ini sehingga menjadi jawaban konkret untuk percepatan pembangunan di daerah Tasikmalaya dan Ciamis,” ujar Roberth saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi V DPR mengunjungi Kantor Gubernur Jabar, di Bandung, Senin (10/10).
Selain itu, Roberth juga mengatakan, di Jawa Barat terdapat 32 Program Strategis Nasional (PSN). Pihaknya meminta pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan proyek-proyek itu sesuai dengan target yang telah direncanakan.
“Kita lihat sekarang ini ada tiga waduk yang harus diselesaikan untuk menangani banjir di Jakarta. Rencananya dua waduk akan dibangun di daerah Bogor. Ini harus segera selesai. Kalau sudah difungsikan, saya kira bisa mengurangi dampak banjir di Jakarta. Ini juga telah menjadi perhatian Pemda Jabar. Mereka juga dapat memberikan sumbangsih terhadap penanganan banjir di Jakarta,” kata Roberth yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu.
Legislator NasDem dari Dapil Papua itu juga meminta agar pemerintah memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat sekitar, dalam setiap pembangunan PSN. Misalnya, pembangunan jalan tol yang mengakibatkan rumah makan dan toko-toko lainnya menjadi tidak laku karena sudah tidak dilewati lagi pengendara.
“Kondisi seperti ini juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai malah mengakibatkan sumber ekonomi masyarakat di daerah itu hilang. Saya kira ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Harus ada langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi hal itu. Masyarakat yang biasa berdagang dengan adanya jalan tol justru masyarakat jadi tidak bisa berdagang lagi,” tutupnya.
(dpr.go.id/*)
