Ahok-Djarot tetap Tertinggi Elektabilitasnya
JAKARTA (6 Oktober): Seiring munculnya tiga pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, berbagai surveypun bermunculan. Ketiga pasangan calon tersebut adalah pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvana Murni.
Setelah Lingkaran Survey Indonesia (LSI) kini giliran Populi Center merilis hasil surveinya. Dari hasil survei Populi Center menunjukkan, elektabilitas Ahok dikisaran 45.5%, jauh mengungguli Anies-Sandi sebesar 23.5% ataupun Agus-Sylvi yang hanya meraih 15.8%.
“Pasangan Ahok-Djarot adalah pasangan dengan persentase tertinggi yang paling pantas dipilih menurut masyarakat apabila Pilkada DKI dilakukan hari ini, dan undecided voters (pemilih yang belum menentukan pilihan) di angka 12.5%,” ujar peneliti Populi Center, Nona Evita saat merilis hasil survei Arah Suara Pemilih Pilgub DKI di Jakarta, Kamis (6/10).
Dalam survei itu, Populi Center melakukan wawancara terhadap 600 responden pada 25 September hingga 1 Oktober 2016 di lima kota administratif dan kepulauan seribu. Survei yang dibiayai kas internal Yayasan Populi Indonesia itu menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sekitar 4%.
Tingkat elektabilitas Ahok-Djarot yang tinggi itu diperkuat dengan tingkat kemantapan pemilih terhadap pasangan tersebut di angka 70.7%, sedangkan pemilih yang mantap terhadap Anies-Sandi hanya dikisaran 51.8% dan Agus-Sylvi 49.5%.
“Agus-Sylvi yang paling sedikit memiliki loyal voters,” tukas Nona.
Tingginya elektabiltas Ahok-Djarot tersebut salah satu faktor utamanya disebabkan tingkat kepuasan masyarakat DKI Jakarta terhadap Ahok selama menjabat sebagai Gubernur. Di bulan September 2016, tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok dikisaran 81.4%.
Kepuasan terhadap kinerja Ahok-Djarot dalam memerintah di DKI Jakarta itu disebabkan karena program kerja Pemprov DKI yang dirasakan secara nyata seperti program Kartu Jakarta Sehat (KJS) berada di urutan utama dengan 40.3%, diikuti dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) 22.7%, kemudahan birokrasi Kelurahan 14.5%, dan penanganan banjir 7.2%.
Namun masyarakat Jakarta masih berharap agar Pemprov DKI Jakarta usai Pilkada 2017 lebih fokus dalam beberapa aspek diantaranya menangani kemacetan yang dinilai belum cukup teratasi (23.8%), menangani pengangguran (18.8%), menekan biaya berobat (14.2%), dan menekan harga bahan pokok (12.8%).
“Kemacetan, jumlah pengangguran, biaya berobat, harga bahan pokok, dan biaya pendidikan dasar adalah lima perasalahan utama yang perlu diselesaikan Pemprov DKI Jakarta ke depan,” ucap Nona, seperti dilansir dari mediaindonesia.com.(*)
