NasDem Komitmen Tolak Politik Transaksional
PALU, (4 Januari): Partai NasDem tetap pada komitmennya menolak politik transaksi (mahar) pada pemilihan legislatif, kepala daerah dan pemilihan umum.
"NasDem hadir karena banyak alasan. Salah satu alasan yaitu karena kekuatan politik partai lemah, dikarenakan faktor transaksional," ungkap Bendahara Umum DPP NasDem Ahmad M Ali, Kamis, (4/1).
Lebih jauh Ahmad M Ali menyatakan, adanya budaya transaksional melemahkan partai politik yang berdampak terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai. Politisi NasDem ini menegaskan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh telah berkomitmen untuk menolak politik dengan syarat mahar. Ini kemudian menjadi dasar dan alasan NasDem hadir di kancah perpolitikan.
"Kalau Surya Paloh berada di partai politik lain dan kemudian mengkampanyekan tanpa mahar, maka akan sulit diterima masyarakat. Karena, budaya transaksional telah tertanam di masyarakat. Maka Surya Paloh akan susah mengimplementasikan cita-cita idealis itu," sebut Ka Mad, sapaan akrab Ahmad M Ali.
Selanjutnya, Ka Mad mengatakan, jika ada partai lain yang mengampanyekan politik tanpa mahar, maka masyarakat sulit untuk mempercayai. Karena dinilai terlibat dalam praktek transaksional. Ia menguraikan survei yang dilakukan internal Partai NasDem mengapa sehingga ada korupsi, karena maharnya adalah mahar politik.
"Setiap anak negeri yang memiliki cita-cita, yang ingin membangun bangsa lewat jalur-jalur politik, selalu dibayang-bayangi dengan tingginya mahar politik," urainya.
Bagaimana tidak, anggota Komisi VII DPR ini menduga untuk mendapatkan dukungan politik pada pemilihan seseorang harus membayar ratusan juta/ kursi.
NasDem ingin melawan budaya ini. NasDem memberikan ruang kepada semua anak negeri bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama.
"NasDem selalu menjadi faktor integritas figur yang utama, siapapun dia, entah anak petani atau anak pegawai negeri bisa bergabung di NasDem tanpa mahar apapun," tegasnya.
Hal ini untuk membasmi budaya korupsi, serta tidak memberikan beban kepada anak negeri sehingga dapat mengimplementasi cita – cita idealisnya.(*)
