Setiap Parpol Wajib Mencegah Adanya Mahar Politik
JAKARTA, (15 Januari): Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate menilai besarnya biaya mahar dalam proses pencalonan kepala daerah berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Ketika terpilih, mahar membuat para calon kepala daerah memiliki tanggungan beban untuk mengganti biaya yang tinggi saat proses pencalonan dirinya.
"Kami di dalam interview para calon, kami mendapat kesan memang untuk mendapatkan dukungan, rekomendasi atau surat keputusan itu biayanya besar tidak saja untuk kabupaten/provinsi tapi juga pusat. Besar sekali luar biasa," ujarnya di Jakarta, Minggu (14/1).
Untuk menghilangkan praktik mahar politik diperlukan kesadaran bersama bahwa mahar menimbulkan dampak buruk bagi proses demokrasi di Indonesia. Johnny menilai, fenomena mahar politik seperti fenomena gunung es.
"Ini biaya mahar ternyata seperti gunung es dimana dilakukan secara massif dan besar sekali," pungkasnya.
Menurut dia, setiap parpol wajib mencegah adanya mahar politik guna menekan biaya pilkada supaya jangan sampai terlalu mahal. Sebab, dikhawatirkan biaya mahar itu dilakukan secara massif di belakang layar dengan berbagai terminologi.
"Misalnya untuk bayar saksi, kok bayar saksi setor sekarang, setor deposito sebagai dana digunakan untuk kampanye. Kan paslon punya organisasi sendiri setelah dia ditunjuk, bukan diminta sebelum ditunjuk," jelas dia.
Anehnya, kata dia, partai yang memberlakukan mahar politik di depan layar bilang tanpa mahar tapi sebenarnya di belakang layar memang meminta mahar kepada calon kepala daerah.
"Ini tentu yang kami kritisi, kami tidak mau terjadi seperti itu. Kalau memang mahar sampaikan, jangan bilang di belakang layar ada mahar. Kalau NasDem di depan dan di belakang, politik kami memang tanpa mahar," tandasnya.(Uta/*)
