Presiden Tunjukan Komitmen Pemberantasan Pungli
JAKARTA (13 Oktober): Presiden Jokowi ingin menunjukkan betapa komitmen pemberantasan pungutan liar (pungli) tak hanya menjadi keputusan di meja rapat tetapi juga dipraktikan. Operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan yang langsung diikuti Jokowi adalah bukan pengalihan isu. Hal ini diungkapkan Politisi Partai NasDem Johny G Plate di Kompleks Parlemen, Rabu (12/10).
"Tidak (pengalihan isu). Banyak isu di republik ini, kenapa harus pakai pungli? Presiden mau tunjukkan ini keputusan untuk dioperasionalkan di lapangan," ujar Johnny.
Dalam Rapat terbatas pemerintah di Kantor Presiden sebelumnya (11/10), telah menetapkan pembenahan pada tujuh sektor bidang hukum.
Tujuh sektor tersebut adalah pelayanan publik, penataan regulasi, pembenahan manajemen perkara, penguatan SDM penegak hukum, penguatan kelembagaan, pembangunan budaya hukum di masyarakat, dan pembenahan lembaga pemasyarakatan.
“Jokowi telah menunjukkan bahwa jika presiden atau pejabat-pejabat tinggi negara berdiri di garis depan pemberantasan pungli, masyarakat juga harus mulai berkomitmen ikut menghapus.
Sebab, pungli dinilai sebagai permasalahan klasik di masyarakat yang tidak kunjung ditemukan penyelesaiannya,” papar Johny.
Legislator asal NTT itu juga menyebutkan, komitmen menyelesaikan permasalahan yang kompleks tersebut, harus ditunjukkan dengan kerja nyata. Kemunculan Jokowi pada OTT oknum Kemenhub tersebut dianggap sebagai titik awal.
"Karena rumit dan kompleks masalahnya maka perlu ditunjukkan secara nyata. Ini bukan konsep tapi tindakan lapangan. Selanjutnya (diharapkan) bukan hanya presiden, tapi bupati, menteri-menteri, turun untuk sidak-sidak pengawasan," tukas Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem itu.(*)
