24 Jam Pintu Kantor Irma Terbuka untuk Buruh
JAKARTA, (14 Februari): Anggota Komisi 9 DPR RI dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago, S.E. mengatakan pintu ruangan pribadinya di Kompleks Perkantoran DPR RI selalu terbuka 24 jam penuh untuk siapa saja terutama kalangan buruh yang ingin mempertanyakan tanggung jawabnya sebagai anggota legislatif.
Hal ini diungkapkan Irma pada saat menjadi narasumber di acara persembahan media center Partai NasDem “Ngopi Sore” yang ditayangkan langsung dari Godila Café, Gondangdia Lama, Jakarta, Rabu (14/2).
Ketua DPP Partai NasDem Bidang Industri, Perdagangan dan Tenaga Kerja ini menyoroti belum banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Menurut Irma pemerintah harus mendorong masyarakat untuk memaksimalkan skill dan potensi yang dimiliki untuk meraih kesejahteraan.
“Lapangan pekerjaan di dalam negeri masih sempit, kemudian supporting pemerintah kepada tenaga kerja juga masih minim terutama di sektor pendidikan,” kata Irma.
Irma yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Garda Wanita (Garnita) Malahayati Partai NasDem ini juga prihatin dengan kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Pemerintah di seluruh tingkatan baik itu Provinsi dan Kota/Kabupaten yang dinilainya belum begitu optimal.
“Skill tenaga kerja kita harus ditingkatkan, seperti wajib belajar seharusnya 12 tahun supaya pengetahuan umum masyarakat Indonesia memadai, dukungan pemerintah melalui BLK (Balai Latihan Kerja) kita juga baru sekitar 20 persen yang memadai, selebihnya mengerikan,” lirih Irma.
Menurutnya Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah harus mampu mandiri dan cerdas, jangan bergantung kepada anggaran dan harus berkomitmen dengan membangun sinergitas bersama industri-industri maju yang ada di Indonesia. Irma menganjurkan BLK untuk mampu menyerap dana CSR yang tersedia untuk menunjang peningkatan tenaga kerja kita.
“Kita bisa hidupkan tanpa harus minta anggaran lebih dari pemerintah, seandainya ada pemikiran yang cerdas dam komitmen yang besar dari BLK untuk bersinergi dengan perusahaan terutama untuk pengadaan kebutuhan alat praktek seperti mobil dan alat kerja lainnya,” terang Irma.
Irma menyebutkan 1,5 Juta pekerja ilegal asal Indonesia masih ada di Malaysia. Irma bahkan melihat sendiri saat melakukan sidak (red; inspeksi mendadak) untuk memberi masukan kepada KBRI Malaysia. Irma menilai mereka terpaksa berangkat lantaran skillnya bisa dibilang masih terbatas. Untuk itu menurut Irma dibutuhkan peran pemerintah yang hadir untuk memperketat pintu-pintu keberangkatan tenaga kerja terutama pada jalur-jalur ilegal.
“Tenaga kerja perempuan kita banyak yang keluar negeri bekerja di sektor domestik karena pendidikan kita belum memadai,” kata Irma.
Ketua Gemuruh NasDem ini juga meminta kepada Atnaker (Atase Ketenagakerjaan) di Luar Negeri agar tidak hanya menerima Job Order hanya dari atas meja kerja, tapi harus mengecek langsung ke tempatnya untuk memastikan cash flow dan harus menjamin ketersediaan uang calon pemberi pekerjaan agar jangan sampai ada pekerja yang tidak gajian padahal sudah bekerja bertahun-tahun.
“Harus turun di cek kita bisa menjamin tenaga kerja kita di luar negeri, saya ingin teman-teman jangan keluar negeri secara ilegal,” jelas Irma.
Selain mendorong pentingnya peran pemerintah dalam melindungi tenaga kerja Indonesia, Irma juga meminta pemerintah untuk dapat aktif menjadi fasilitator mendudukan pihak pekerja dan pengusaha untuk duduk bersama menyelesaikan sengkarut gaji ideal yang tak kunjung usai. Irma juga menerima aduan masyarakat terkait permasalahan buruh selama 24 Jam penuh, baik secara pertemuan langsung maupun melalui ponsel pribadinya.
“Perlindungan tenaga kerja Indonesia yang keluar negeri itu harus maksimal, pintu ruangan saya di DPR selalu terbuka jika ingin minta pertanggung jawaban saya sebagai Anggota Dewan saya siap, silahkan datang dan handphone saya juga tidak pernah mati selalu saya hidupkan 24 Jam,” tutup Irma.(*)
