Yoyok Ingatkan Pentingnya Komitmen Nasionalisme Dalam Industri Pertahanan
BANYUWANGI (22 November): Pengembangan fasilitas produksi yang lebih steril dan berstandar tinggi sebagai bagian dari industri pertahanan strategis nasional sangat penting dilakukan. Oleh karenanya, peran PT Lundin Industry Invest yang bergerak di perangkat sistem pesenjataan (alutsista) swasta di Indonesia harus didukung.
“Jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan PT Lundin sebagai bagian dari industri pertahanan strategis, maka kawasan ini harus dijadikan kawasan steril untuk memproduksi alat-alat pertahanan,” ungkap anggota Komisi I DPR Yoyok Riyo Sudibyo saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR ke PT Lundin Industry Invest, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (21/11).
Fasilitas produksi yang steril dan terfokus, kata Yoyok, akan memastikan bahwa proses pembuatan alat pertahanan berjalan efisien dan aman, sejalan dengan standar internasional yang berlaku di sektor pertahanan. Selain fasilitas dan dukungan pemerintah, Yoyok juga menyoroti pentingnya komitmen nasionalisme dari para pekerja yang terlibat di PT Lundin.
“Saya yakin mereka adalah orang-orang yang mempunyai jiwa nasionalisme, tetapi tetap perlu ada pengawasan dan dukungan yang jelas dari pemerintah,” tegasnya.
Ditegaskan legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah X (Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Kota Pekalongan) itu, semangat nasionalisme di kalangan pekerja industri pertahanan sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik dan ancaman terhadap kedaulatan negara.
“Komitmen ini bukan hanya soal kecintaan terhadap negara, tetapi juga memastikan bahwa inovasi teknologi yang dihasilkan oleh PT Lundin benar-benar digunakan untuk kepentingan pertahanan Indonesia,” lanjutnya.
Usulan menjadikan PT Lundin sebagai kawasan objek vital bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas produksi alat pertahanan. Kawasan objek vital berarti fasilitas tersebut hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan langsung dan telah memenuhi standar keamanan tertentu. Hal itu untuk mencegah kebocoran teknologi atau informasi strategis yang dapat mengancam keamanan nasional.
“Jika kawasan ini dijadikan sebagai pusat produksi alat pertahanan, maka pemerintah harus memastikan bahwa lingkungan kerja di PT Lundin mendukung inovasi dan pengembangan teknologi pertahanan yang mumpuni. Tidak hanya itu, regulasi yang melindungi proses produksi juga harus diperketat,” pungkasnya.
(dpr.go.id/*)
