Muslim Ayub Minta BPIP Fokus Tingkatkan Pengamalan Pancasila di Daerah Terpencil
JAKARTA (5 Februari): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, mengkritik pelaksanaan program Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selama ini dikenal melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Masyarakat Indonesia lebih mengenal BPIP melalui Paskibraka, padahal tugas utama lembaga itu jauh lebih luas, yakni untuk membina pengamalan Pancasila di seluruh wilayah Indonesia.
“BPIP ini identik dengan pelaksanaan program Paskibraka. Jadi masyarakat Indonesia tahunya Paskibraka itu BPIP. Ini program yang selama ini ada di BPIP. Tapi mohon maaf saya harus sampaikan dalam forum ini, karena kami ini anggota DPR harus kritisi juga kalau urusan program,” ujar Muslim saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR dengan BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Muslim menegaskan bahwa BPIP seharusnya lebih fokus pada daerah-daerah yang pengamalan Pancasila dan pendidikan masih lemah, seperti Aceh dan Papua. Daerah-daerah tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih.
“Titik fokusnya program BPIP ini harus ke daerah-daerah yang pengamalan Pancasilanya kurang, mohon maaf seperti dapil saya Aceh atau Papua,” ungkap Muslim.
Legislator NasDem dari Dapil Aceh I (Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Subulussalam) itu menyoroti ketimpangan pendidikan moral Pancasila di seluruh Indonesia. Ia mengusulkan agar pendidikan moral Pancasila kembali dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dari SD, SMP, hingga perguruan tinggi.
“Kenapa kita tidak munculkan pelajaran pendidikan moral Pancasila bagi anak SD, SMP, hingga mahasiswa? Kenapa harus hilang? Ini yang kita perlu program ke depan, BPIP mungkin bisa munculkan dalam kurikulum pendidikan,” tambahnya.
Menurutnya, program itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk sekolah di tingkat pendidikan dasar hingga menengah.
“Barangkali ini program BPIP yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Dikembalikan pendidikan moral Pancasila itu ke sekolah-sekolah, yakinlah BPIP is the best,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya BPIP fokus pada mahasiswa dan perguruan tinggi yang berada jauh dari kota-kota besar.
“Saya harap juga titik fokus ke mahasiswa, ke perguruan-perguruan tinggi yang jauh dari kota, ini yang perlu,” ujar Muslim.
Kritik tersebut, kata dia, mengingat pentingnya pemerataan program BPIP agar Pancasila dapat diimplementasikan secara merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam pengamalan ideologi negara.
Hasil capaian BPIP dinilai hanya terbatas di daerah-daerah Jawa, sementara daerah lain seperti Kalimantan dan Sulawesi masih kurang mendapatkan perhatian.
“Capaian 2024 ini mohon maaf, di sekitaran Jawa saja, bagaimana Kalimantan, Sulawesi? Ini anggarannya cukup besar,” pungkasnya.
(Safa/*)
