Rifqinizamy Optimistis Pemindahan Sepenuhnya ke IKN akan Terealisasi 2028
JAKARTA (13 Februari): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditargetkan pada 2028 akan memindahkan seluruh personalia trias politica yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Hal itu berkesesuaian dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan proyeksi bahwa IKN akan digunakan optimal pada 2028.
“Artinya komitmen Presiden Prabowo yang ditandai dengan kepindahan seluruh trias politica ke IKN pada 2028 akan terlaksana,” ujar Rifqinizamy saat memimpin Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu mengungkapkan, pembangunan IKN telah disokong dana yang memadai secara bertahap, sehingga optimistis bahwa IKN akan segera terealisasi.
Termasuk, investasi dari berbagai pihak yang turut serta menopang dan mendukung fasilitas penunjang di IKN.
“Bahwa APBN 2022-2024, seluruh pembangunan di IKN, semua DIPA-nya ada di Kementerian PUPR dengan total dana yang terserap Rp89 triliun. Di luar itu ada investasi, baik dari swasta murni dan BUMN nilainya Rp58,41 triliun. Dan yang sedang groundbreaking nilainya Rp6,49 triliun,” ungkap Rifqinizamy.
“Di luar itu, ada kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang total nilai investasinya lebih kurang Rp60 triliun,” lanjutnya.
Menurutnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, kini diamanahkan oleh Presiden Prabowo untuk bertanggung jawab menuntaskan pembangunan infrastruktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
“Beliau dapat penugasan dari Bapak Presiden menyelesaikan infrastruktur legislatif dan yudikatif yang membutuhkan anggaran Rp48,8 triliun yang semuanya dikerjakan oleh OIKN bukan Kementerian PUPR,” paparnya.
Termasuk, mengupayakan penambahan anggaran pada 2025 sebesar Rp8,1 triliun agar menambah kekuatan anggaran yang semula Rp6,3 triliun, sehingga anggaran IKN pada 2025 dioptimalkan mencapai Rp14,4 triliun.
“Tahun ini ada anggaran eksisting Rp6,3 triliun dan sesuai rapat terbatas Presiden dengan menteri terkait, dokumen untuk tambahan Rp8,1 triliun sedang dilengkapi. Jika nanti sudah disetujui maka nilai Rp14,4 triliun pada 2025 sebagai bagian dari kebutuhan Rp48,8 triliun sampai 2028, mudah-mudahan bisa terealisasi,” pungkasnya.
(Safa/*)
