Rifqinizamy Dorong Penguatan BNPP demi Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan
JAKARTA (26 Februari): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, berharap ada penguatan peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk menjadi koordinator tata kelola perbatasan. Termasuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat di sekitar perbatasan negara.
“Komisi II siap menjadi bagian dari itu (penguatan BNPP), untuk menjadi koordinator urusan perbatasan, kita mungkin bisa memberikan penguatan kepada institusi,” ujar Rifqi, sapaan Rifqinizamy Karsayuda, dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).
Menurut Rifqi, penguatan suatu lembaga secara umum akan diikuti dengan penguatan kewenangan dan anggaran. Efisiensi anggaran yang sedang dicanangkan tentu menjadi tantangan tersendiri.
Legislator Partai NasDem dari Dapil Kalimantan Selatan I (Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong) itu meminta BNPP berperan dalam mensejahterakan masyarakat di daerah perbatasan.
Dia menyinggung pernah ada kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia untuk membangun perkebunan kelapa sawit di sepanjang perbatasan kedua negara.
“Kalau BNPP mau menjadi koordinator, kita panggil investor, atau kita dandani koperasi rakyat yang ada di situ bisa memiliki HGU dan seterusnya. Ini kan juga langkah-langkah yang bisa kita ikhtiarkan, kalau kita mau melangkah lebih jauh soal kesejahteraan,” tandasnya.
Rifqi meminta BNPP tidak hanya bekerja pada wilayah konvensional, tapi mampu bekerja sama dengan semua stakeholder. Termasuk dalam rangka penyejahteraan masyarakat sekitar perbatasan dan mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo.
“BNPP bisa masuk pada wilayah itu. Kita punya lahan yang cukup luas di perbatasan, agar masyarakat kita di perbatasan bisa kita improve kesejahteraannya. Kita berdayakan lahan di sekitar situ, investasi juga bisa masuk di dalamnya,” pungkasnya.
(Yudis/*)
