Alih Fungsi Lahan yang tak Terkendali Jadi Penyebab Bencana Banjir Jabodetabek
JAKARTA (7 Maret): Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, berpandangan penyebab banjir yang melanda wilayah Jabodetabek adalah alih fungsi lahan di daerah hulu.
Menurutnya, perlu koordinasi yang komprehensif dan melibatkan seluruh pihak agar dapat memitigasi serta menanggulangi potensi banjir.
“Makanya langkah pertama adalah koordinasi lintas lembaga, lintas wilayah. Misalnya antara Provinsi DKI dan Provinsi Jawa Barat. Itu harus saling berkoordinasi untuk menyelesaikan secara komprehensif terkait dengan banjir ini,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) itu menegaskan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan Bogor harus menjadi perhatian serius.
Ia menyebut banyak lahan di daerah Puncak dan Cisarua yang telah beralih fungsi secara tidak terkendali, yang berkontribusi terhadap tingginya volume air yang mengalir ke Jakarta saat hujan deras.
“Alih fungsi ini menjadi penting, jadi harus benar-benar menjadi fokus perhatian. Karena apa? Yang terjadi hari ini, banjir-banjir ini, salah satu faktornya adalah alih fungsi lahan,” ungkap Saan.
Menurutnya, perubahan fungsi lahan yang tak terkendali berpeluang mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan. Akibatnya, air langsung mengalir ke sungai dan memperparah kondisi banjir.
Maka, alih fungsi lahan di kawasan Bogor tidak dilakukan sembarangan dan harus ditata dengan lebih baik.
“Lahan-lahan di daerah Bogor, Puncak, dan Cisarua itu banyak yang dialihfungsikan. Nah, alih fungsi ini harus benar-benar menjadi fokus perhatian untuk dibenahi. Harus ditata lebih baik lagi, jadi enggak bisa sembarangan,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menaruh perhatian pada pemanfaatan Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang telah dibangun sebagai penahan banjir. Bendungan tersebut harus digunakan secara maksimal agar mampu mengurangi dampak banjir di Jakarta.
“Memang harus digunakan secara maksimal sebagai penyangga untuk menahan banjir. Jadi harus dirawat, enggak bisa dibangun tapi tidak digunakan, bahkan enggak dirawat dengan baik,” ujar dia.
Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah dan pihak terkait benar-benar serius dalam mengatasi persoalan banjir. Tanpa adanya koordinasi yang baik serta pengelolaan lahan dan infrastruktur yang optimal, banjir di Jabodetabek akan terus berulang setiap tahun.
(dpr.go.id/Safa/*)
