Antisipasi Tarif Trump, Martin Minta Pemerintah Fokus pada Sektor Padat Karya

Getting your Trinity Audio player ready...

JAKARTA (16 April): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi XI DPR RI, Martin Manurung, mengimbau pemerintah serta masyarakat Indonesia agar tetap tenang menghadapi kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menaikkan tarif impor.

Namun demikian, kata Martin, Pemerintah Indonesia diminta memaksimalkan upaya mengantisipasi kebijakan tersebut. Di antaranya dengan fokus pada sektor padat karya, memaksimalkan perjanjian dagang antarnegara, memperbaiki tata kelola investasi, serta menjaga nilai tukar rupiah tetap manageble.

“Saya kira kita harus menghadapi situasi ini dengan tenang. Jangan panikan. Karena yang kita hadapi ini sebenarnya, Trump yang punya mindset populisme kanan,” kata Martin dalam diskusi daring dengan tema ‘Dampak ‘Trump Reciprocal Tariffs’ Terhadap Ketahanan dan Daya Saing Ekonomi Indonesia di Era Perdagangan Global yang Berubah’, yang di gelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (16/4/2025).

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu meminta Pemerintah Indonesia serius mengimplementasi perjanjian-perjanjian dagang antar negara yang sudah dan dalam proses akan disepakati. Hal ini diperlukan untuk membuka lebih luas pasar bagi produk dan tenaga kerja Indonesia.

“Dari sisi perdagangan melalui trade block yang sudah dibangun selama ini. Saya waktu di Komisi VI, saya ingat itu paling tidak ada 10 atau 11 perjanjian dagang yang sudah diratifikasi,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Martin, ialah pentingnya menggenjot sektor padat karya agar tercipta banyak kesempatan kerja dan pada akhirnya ekonomi masyarakat dapat bergerak.

“Sektor padat karya itu sangat terdampak dari kebijakan Trump. Walaupun sebelum kebijakan Trump sudah bermasalah seperti tekstil, bahan rajutan, lalu kemudian perlengkapan elektrik seperti mesin, dan produk olahan Ikan,” ujarnya.

Program strategis pemerintah seperti hilirisasi, tidak boleh hanya berfokus pada sektor pertambabgan karena minim menciptakan lapangan kerja.

Makan Bergizi Gratis (MBG) juga perlu perhatian khusus agar dapat dipastikan rantai pasokan berasal dari UMKM, dan tidak berasal dari pengusaha besar. Diharapkan langkah itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja.

“Nah di sini juga harus apa ya namanya, dicermati dan dibagi mana yang memang untuk hiirisasi di pertambangan supaya mendapatkan nilai tambah, mana yang harus di sektor-sektor lain yang bisa masuk ke sektor-sektor padat karya,” ujarnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) itu juga mendesak agar iklim investasi di dalam negeri turut diperbaiki. Hambatan-hambatan birokrasi dan ketidakpastian membuat investor ragu membuka bisnis di Inonesia.

“Jadi kalau orang sudah mau masuk investasi, itu harus dipastikan tanahnya tersedia, ada dukungan kebijakan, lalu tidak juga ada cost-cost yang tidak terhitung. Mohon maaf ketika pejabat mengatakan, ya biasalah ormas keagamaan minta THR, enggak boleh ngomong begitu,” tegasnya.

Selanjutnya, Martin meminta pemerintah tetap menjaga nilai tukar rupiah tetap manageble. Nilai tukar rupiah harus tetap bisa mendukung industri, karena cukup banyak komponen bahan baku berasal dari impor.

“Kita harus menjaga nilai tukar tukar kita manageble. Jadi kita tidak perlu juga terlalu langsung khawatir ketika rupiah itu melemah atau menguat, karena dua-duanya punya konsekuensi,” tukasnya.

(Yudis/*)