Erna Sari Dukung Aturan Pengelolaan Wisatawan Asing di Bali

Getting your Trinity Audio player ready...

DENPASAR (4 Juli): Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, mengapresiasi aturan baru yang akan dikeluarkan Gubernur Bali terkait pengelolaan wisatawan asing di Pulau Dewata. Kebijakan tersebut sangat tepat dan perlu dilakukan sejak awal guna menjaga kualitas pariwisata serta perlindungan masyarakat lokal.

“Aturan baru yang akan diberlakukan Pak Gubernur sangat baik dan memang sudah seharusnya dilakukan sejak awal. Kita harus lebih selektif dalam menerima wisatawan asing,” ujar Erna dalam pertemuan Komisi VII DPR dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster di Denpasar, Bali, Rabu (2/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, I Wayan Koster mengusulkan agar ada kuota kunjungan ke Bali dengan syarat memiliki tiket pulang-pergi, serta memiliki jumlah dana di rekening tabungan minimal untuk biaya hidup selama tiga bulan terakhir. Hal itu untuk menyeleksi wisatawan asing dan mencegah wisatawan ‘nakal’.

Erna menyoroti bahwa tak sedikit wisatawan asing yang datang ke Bali justru melakukan pelanggaran, seperti melakukan aktivitas ilegal, membuka usaha tanpa izin, hingga melakukan tindakan kriminal.

“Jangan sampai turis datang hanya untuk merusak. Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, ada wisatawan asing yang melakukan kriminalitas, bahkan mencari pekerjaan dan membuka usaha tanpa izin. Ini jelas tidak kita inginkan,” tegasnya.

Legislator Partai NasDem itu menekankan ke depan pariwisata di Bali perlu mengutamakan wisatawan yang berkualitas, yaitu mereka yang benar-benar menghargai budaya, hukum, dan etika lokal.

“Wisatawan yang baik adalah wisatawan yang berkualitas. Aturan-aturan itu penting untuk menjaga kesinambungan dan kualitas wisatawan asing yang datang ke Bali,” katanya.

Namun, ia juga mengingatkan agar masyarakat lokal tidak tersingkir dalam gelombang investasi dan pariwisata global. Erna mengajak pemerintah untuk tetap memberikan dukungan penuh kepada warga Bali agar bisa ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari kemajuan sektor pariwisata di tempat kelahiran mereka.

“Jangan sampai demi menarik wisatawan asing dan investor, kita menyampingkan masyarakat lokal. Masyarakat lokal harus dilindungi, diberdayakan, dan diberikan ruang untuk membangun daerahnya sendiri,” tegasnya.

Erna berharap kebijakan pariwisata Bali ke depan tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi mengutamakan keberlanjutan, ketertiban, serta keadilan sosial bagi masyarakat lokal yang selama ini menjadi tulang punggung sektor pariwisata. (dpr.go.id/*)