Irma Desak Pemerintah Segera Bereskan Permasalahan Industri Tembakau
JAKARTA (12 September): Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mendesak pemerintah segera bertindak menyelamatkan industri tembakau dari gelombang PHK. Industri tersebut sangat tertekan akibat tingginya cukai dan maraknya peredaran rokok ilegal.
“Artinya pemerintah harus membereskan soal ini, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pabrik-pabrik rokok yang sedang tidak kondusif. Saya kira ini harus menjadi perhatian pemerintah,” ujar Irma, Kamis (11/9/2025).
Kondisi sulit menyebabkan tren penurunan produksi rokok. Jika tidak segera direspons, situasi ini dapat memperburuk angka pengangguran dan menambah beban ekonomi nasional.
Legislator Partai NasDem itu menyoroti dampak serius dari peredaran rokok ilegal yang semakin terbuka dan merugikan industri legal yang selama ini taat membayar cukai.
“Banyaknya industri rokok ilegal, yang produk-produk rumahan itu, kemudian tidak memberikan cukai kepada pemerintah. Sementara harga-harga rokok yang memiliki cukai resmi itu tinggi, itu menimbulkan banyak persoalan,” urainya.
Irma menegaskan, DPR RI berkomitmen untuk mengawasi langkah pemerintah agar ekosistem industri tembakau kembali kondusif dan tidak semakin menekan tenaga kerja.
“Kami di DPR akan mengawasi, kami tidak ingin lagi seolah-olah di DPR itu tidak bekerja. DPR mengkritisi, DPR melakukan investigasi, sehingga kami tahu persoalannya apa. Kemudian bisa merekomendasikan kepada pemerintah solusinya harus seperti apa, agar pengangguran berjemaah tidak semakin bertambah,” tegasnya. (MI/*)
