Setujui RAPBN 2026, NasDem Soroti Program MBG dan Pembangunan Daerah 3T
JAKARTA (18 September): Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui RUU APBN 2026 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU. NasDem menyoroti beberapa hal, di antaranya soal Makan Bergizi Gratis (MBG), prioritas anggaran pendidikan, hingga perhatian khusus bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“NasDem menyoroti pentingnya Program MBG. Program ini harus dijalankan dengan standar kualitas yang benar-benar mampu meningkatkan gizi generasi muda, sekaligus memastikan distribusinya berlangsung adil dan merata di seluruh daerah,” demikian kutipan Pendapat Mini Fraksi Partai NasDem DPR RI dalam rangka pembahasan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Pendapat tersebut dibacakan anggota Fraksi Partai NasDem, Sulaeman L Hamzah, dalam Rapat Banggar DPR Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/9/2025). Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah.
Untuk memaksimalkan dampak ekonomi, kata Sulaeman, MBG seharusnya mengutamakan penggunaan pangan lokal serta melibatkan pelaku UMKM di kabupaten/kota.
“Dengan demikian, manfaat MBG tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tingkat daerah,” tegasnya.
Fraksi Partai NasDem juga menekankan bahwa pendidikan merupakan pilar utama pembangunan bangsa, sehingga anggaran pendidikan harus diarahkan untuk mencerdaskan anak bangsa.
Apabila terjadi penyesuaian anggaran belanja pemerintah pusat, Fraksi Partai NasDem menekankan pentingnya memastikan alokasi mandatory pendidikan tetap menjadi prioritas, khususnya pada Kementerian Dikdasmen,Kementerian Diktisaintek.
“Kami mencermati masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan riil pendidikan nasional dengan alokasi anggaran yang diusulkan.Oleh karena itu, setiap perubahan anggaran seyogianya diarahkan untuk memperkuat investasi pendidikan, agar kualitas, pemerataan, dan akses pendidikan di seluruh pelosok tanah air benar-benar terjamin,” tandas Sulaeman.
NasDem juga menaruh perhatian khusus pada daerah penghasil pangan dan energi serta daerah 3T yang masih menghadapi keterbatasan layanan dasar, sehingga kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) perlu lebih diarahkan pada penguatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan program afirmasi yang menjawab kesenjangan nyata di lapangan.
“Penggunaan dana TKD sebagai instrumen akselerasi pembangunan dan pertumbuhan kewilayahan melalui program cetak sawah seluas 140,5 ribu hektar di Maluku dan Papua, pelaksanaannya harus mengedepankan asas kehati-hatian agar berjalan baik, selaras dengan program Asta Cita, serta tetap memperhatikan aspek lingkungan dan hak masyarakat adat,” tegasnya.
Fraksi Partai NasDem mendorong pemerintah memaksimalkan lahan sawah yang telah tercetak di berbagai provinsi dengan meningkatkan intensifikasi pertanian melalui modernisasi, pembangunan irigasi, perluasan akses jalan, penyediaan bibit unggul, serta jaminan ketersediaan pupuk bagi petani sehingga target swasembada pangan dapat segera terwujud. (Yudis/*)
