Legislator NasDem Minta Kemenkeu Selaraskan Data Utang Piutang dengan BUMN

JAKARTA (30 September): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Shohibul Imam, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelaraskan data utang piutang dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama yang diberikan penugasan oleh negara.

“Boleh enggak kami mendapatkan rekon, Pak? Rekonsiliasi hutang piutang antara Kementerian Keuangan dan BUMN-BUMN yang diberikan penugasan. Jadi biar kita tidak ada perdebatan. Misalnya dari BUMN ini belum dibayar, ya kan,” kata Shohibul dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Shohibul mendorong agar proses penyelarasan data utang piutang antara Kemenkeu dengan Pertamina maupun BUMN lain dapat segera dituntaskan demi memastikan transparansi dan kepastian pembayaran.

“Kami juga rapat tadi malam mendapatkan ini dari Pertamina. Salah satu harapan dari mereka adalah mendorong disegerakannya rapat tiga menteri. Sebagai dasar pembayaran atas kompensasi BBM, khususnya Pertalite yang telah selesai diaudit oleh Itjen Kemenkeu,” ujar Shohibul.

Menurutnya, hal tersebut sangat penting untuk menjadi perhatian bersama karena utang piutang tersebut menjadi komponen daripada biaya produksi perusahaan BUMN.

“Hasil rapat kita kemarin ada beberapa keluhan daripada BUMN bahwa telat pembayaran walaupun tadi sama Pak Menteri sudah dikonfirmasi bahwa semuanya sudah dibayar gitu,” ujarnya. (Yudis/*)