Lisda Desak Kementerian Haji dan Umrah Segera Lengkapi Struktur Organisasi
JAKARTA (2 Oktober): Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, mendesak Kementerian Haji dan Umrah segera merampungkan struktur organisasi baru pascatransformasi kelembagaan yang disahkan DPR pada 26 Agustus 2025.
Ia menekankan, percepatan tersebut sangat penting karena kementerian yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf itu memiliki tugas besar dan strategis dalam pelayanan haji dan umrah. Menurutnya, roda organisasi harus langsung berjalan tanpa ada kekosongan jabatan.
“Struktur kementerian harus segera dilengkapi agar para dirjen, direktur, dan pimpinan bisa langsung bekerja. Waktu 30 hari yang diatur undang-undang sangat singkat, sehingga diperlukan langkah cepat dan taktis,” ujar Lisda di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Lisda menambahkan, pengisian jabatan di kementerian baru tersebut sebaiknya dilakukan secara terbuka dan profesional. Seleksi harus berbasis kompetensi agar pejabat yang terpilih benar-benar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah.
Ia juga menekankan agar peluang tidak hanya diberikan kepada aparatur Kementerian Agama. Figur dari akademisi, praktisi, kementerian lain, hingga TNI dan Polri pun bisa dilibatkan selama memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni.
“Yang kita butuhkan adalah orang-orang yang siap bekerja keras, profesional, dan berintegritas. Jangan hanya terpaku pada lingkup lama. Kita perlu wajah-wajah baru dengan gagasan segar,” jelasnya.
Selain itu, Lisda mengingatkan agar Kementerian Haji dan Umrah tidak mengambil kebijakan yang justru menimbulkan kegaduhan, terutama terkait persoalan panjangnya antrean keberangkatan haji yang masih menjadi persoalan serius hingga saat ini.
“Usulan kebijakan terkait penyetaraan masa tunggu haji, perlu kajian lebih spesifik. Karena sejauh ini tidak menimbulkan persoalan. Jangan sampai kebijakan tersebut nantinya malah menimbulkan kegaduhan, karena ada Provinsi yang merasa dirugikan dengan penyetaraan tersebut,” tegas Lisda.
Menurut Lisda, transformasi kelembagaan ini tidak boleh sekadar menjadi ‘ganti baju’, melainkan benar-benar menghadirkan perbaikan dalam tata kelola haji dan umrah.
Dengan pembenahan internal yang kuat serta diplomasi yang efektif dengan otoritas Arab Saudi, ia optimistis pelayanan haji dan umrah ke depan akan semakin berkualitas. (Bee/*)
