Irma Suryani: Pengelolaan Dapur MBG tidak boleh Dipolitisasi

JAKARTA (3 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menyoroti kepatuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan kriteria keamanan pangan.

“Enggak penting siapa yang punya dapur. Mau politisi, Polri, TNI atau siapapun, yang penting adalah tanggung jawabnya,” kata Irma dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Gizi Nasional (BGN), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Irma mengapresiasi SPPG yang dikelola Polri yang dinilai menjalankan SOP dengan baik. Keberhasilan tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk BGN dalam memperbaiki tata kelola SPPG di seluruh Indonesia.

“Saya mendapat informasi, dapur di bawah Polri itu tidak ada yang berkasus (keracunan), karena sesuai standar,” tegasnya.

Legislator Partai NasDem itu menekankan bahwa pengelolaan dapur MBG tidak boleh dipolitisasi. Yang terpenting ialah bagaimana SPPG mampu memenuhi SOP keamanan pangan.

“Jadi ini soal tanggung jawab, bukan soal label politisi atau institusi mana yang mengelola,” tegasnya.

Program MBG, menurut Irma, memiliki niat baik untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Namun, ia mengingatkan potensi penyalahgunaan sertifikasi dapur MBG di balik maraknya kasus keracunan di berbagai daerah. (Yudis/*)