Sulawesi Selatan Perlu Kembangkan Sistem Transportasi Terintegrasi
MAKASSAR (17 November): Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sistem transportasi terpadu di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Teguh menyoroti dinamika APBN 2025 di mana anggaran untuk pembangunan infrastruktur mengalami efisiensi dari Rp110 triliun menjadi sekitar Rp29 triliun.
“Pemangkasan ekstrem ini memaksa pemerintah beralih ke proyek padat karya sebagai strategi darurat untuk mencegah potensi PHK 2,1 juta pekerja konstruksi,” kata Teguh saat berdialog dengan Badan Koordinasi (Badki) HMI Sulsel, di Makassar, Minggu (16/11/2025).
Teguh berharap dengan tidak adanya efisiensi anggaran pada tahun 2026, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, dan kebutuhan lain yang sempat tertunda dapat kembali dimulai.
Legislator Partai NasDem dari Dapil Sulsel II (Barru, Bulukumba, Bone, Maros, Pangkajene, Sinjai, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare) itu mendorong integrasi tiga moda transportasi utama di Sulsel.
Ia mendesak agar proyek Kereta Api Makassar-Parepare diperluas jangkauannya dan tidak hanya terbatas pada tiga kabupaten.
Teguh menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk membangun rute dan stasiun yang strategis, khususnya koneksi langsung ke sentra logistik seperti Untia dan Pelabuhan Garongkong.
“Tujuan integrasi tentu mengurangi kemacetan, menekan emisi gas buang, menahan arus urbanisasi berlebih ke Makassar, dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru,” kata Teguh.
“Dengan infrastruktur yang baik, potensi besar daerah ini dapat diubah menjadi pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah,” tutup Teguh. (Yudis/*)
