Shadiq Pasadigoe Tekankan Transparansi dan Perbaikan Layanan Keimigrasian
JAKARTA (24 November): Anggota Komisi XIII DPR RI, M Shadiq Pasadigoe, menegaskan keseriusan DPR dalam mengawal persoalan kewarganegaraan dan pelayanan keimigrasian. Ia menuntut transparansi penuh atas pelaksanaan Surat Dukungan Work and Holiday Visa (SDUWHV) 2025 yang sebelumnya mengalami gangguan sistem.
“Aspirasi masyarakat sudah kami dengar sejak awal. Kekecewaan publik terhadap kendala sistem tidak boleh diabaikan. Hari ini kami pastikan setiap temuan, evaluasi, dan perbaikan disampaikan secara terbuka. Ini tentang akuntabilitas layanan negara,” tegas Shadiq dalam RDP dan RDPU Komisi XIII dengan Ditjen Imigrasi, Ombudsman RI, dan unsur masyarakat, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi XIII itu membahas berbagai kendala teknis, mulai dari crash sistem, lonjakan trafik pendaftaran, hingga migrasi database darurat yang dilakukan Ditjen Imigrasi.
Shadiq menekankan bahwa setiap upaya perbaikan harus dilakukan terbuka dan menyeluruh. Ia menilai program Work and Holiday Visa memiliki nilai strategis bagi pengembangan anak-anak bangsa. Karena itu, proses seleksi harus benar-benar transparan.
“Program Work and Holiday adalah program baik yang seharusnya dijalankan dengan pedoman yang jelas dan tertib. Semua yang mendaftar perlu diumumkan hasilnya; yang lolos maupun yang tidak lolos harus diberi penjelasan. Jika ada sistem ranking—misalnya menggunakan standar seperti TOEFL, maka masyarakat dapat melihat proses seleksi yang benar-benar fair,” ujar Shadiq.
Ditjen Imigrasi dalam rapat tersebut memaparkan sejumlah langkah korektif, antara lain peningkatan kapasitas server, perbaikan arsitektur sistem, migrasi database, koordinasi teknis dengan Google dan vendor terkait, serta pelaksanaan stress test berulang.
Shadiq meminta agar perbaikan tidak berhenti pada penanganan jangka pendek, tetapi menjadi fondasi peningkatan berkelanjutan pada seluruh layanan keimigrasian. Transparansi dan akuntabilitas ditekankan sebagai kunci pemulihan kepercayaan publik.
“Negara harus hadir, terutama ketika masyarakat kehilangan kepercayaan. Kita pastikan sistem diperbaiki, komunikasi dibuka, dan mekanisme layanan diperkuat,” tambah Shadiq.
Rapat menghasilkan komitmen seluruh pihak untuk memperkuat integritas pendaftaran SDUWHV, pengawasan internal, dan kualitas layanan imigrasi secara keseluruhan.
Dengan rapat ini, Shadiq Pasadigoe kembali menegaskan perannya dalam memastikan pelayanan publik berjalan profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Yudis/*)
