Tata Kelola Sampah yang Buruk Perparah Bencana Banjir
JAKARTA (3 Desember): Anggota Komisi XII DPR RI, Irsan Sosiawan, menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang belum tuntas dan mitigasi dampak bencana banjir di Aceh.
“Dari progres pengawasan pemeliharaan TPA dan pengelolaan sampah, masih ada sekitar 76 persen yang belum terkelola. Ini menjadi PR besar karena sampah menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana, terutama banjir di wilayah Sumatra dan Aceh,” tegas Irsan dalam Rapat Kerja Komisi XII dengan Kementerian Lingkungan Hidup, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Irsan menegaskan dukungan Fraksi NasDem terhadap program-program Kementerian Lingkungan Hidup, namun menekankan perlunya tindakan tegas terkait perubahan fungsi lahan hutan dan izin perkebunan yang berdampak pada banjir.
“Ke depan, Bapak Menteri harus ambil tindakan tegas terkait kawasan hutan atau izin perkebunan yang menyebabkan banjir. Banyak hutan yang sudah gundul dan berubah fungsi, sehingga parahnya banjir di Aceh tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Legislator Dapil Aceh II ini juga menyoroti isolasi wilayah terdampak banjir, khususnya di pantai timur dan pantai utara Aceh, yang menyulitkan akses transportasi dan distribusi bantuan.
“Wilayah ini saat ini benar-benar terisolir. Untuk transportasi saja sulit masuk, sehingga penanganan harus lebih cepat dan terkoordinasi,” tambah Irsan.
Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah dan pengawasan lahan harus menjadi prioritas nasional untuk mencegah kerugian lebih besar akibat bencana alam.
“Fraksi NasDem mendukung program-program Bapak Menteri untuk mengelola sisa 76 persen sampah yang belum terkelola secara maksimal, sesuai target yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (Yudis/*)