Butuh Aksi Nyata untuk Atasi Ancaman Krisis Pembelajaran
JAKARTA (27 Desember): Butuh aksi nyata yang kolektif, kepemimpinan kuat, dan komitmen para pemangku kepentingan, masyarakat, dan sektor swasta untuk menjawab tantangan sektor pendidikan pada 2026.
“Di tengah keterbatasan dana, kita dihadapkan pada kondisi kompetensi tenaga pengajar, kemampuan peserta didik, kensenjangan digital, isu kesejahteraan guru yang belum memadai yang menanti langkah segera untuk mengatasinya,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/12/2025).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Senin (22/12/2025), mengungkap nilai rerata siswa SMA sederajat di Tes Kemampuan Akademik 2025.
Hasilnya, nilai rerata paling tinggi mata pelajaran wajib adalah Antropologi yakni sebesar 70,43 dan paling rendah adalah mata pelajaran Bahasa Inggris 24,93.
Selain itu, mata pelajaran yang nilainya rendah dalam TKA adalah matematika yakni 36,10. Adapun penilaian ini dilakukan dengan skala maksimum 100,00.
Sementara itu, kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan perdesaan juga terbilang lebar.
Catatan Badan Pusat Statistik pada 2023, meski akses internet meningkat, tetapi kepemilikan komputer/laptop untuk belajar di perkotaan tercatat 65%. Sedangkan di perdesaan kepemilikan komputer/laptop untuk belajar baru 28%.
Di sisi lain, kualitas keterampilan guru untuk menjalankan pembelajaran baik luring maupun jarak jauh juga belum memadai.
Menurut Lestari, upaya pemulihan sektor pendidikan dan percepatan peningkatan kualitas pembelajaran harus dikedepankan dengan fokus pada penguatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik.
Dukungan penuh bagi sekolah, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, sangat dibutuhkan untuk merealisasikan sejumlah langkah tersebut.
Upaya meningkatkan kompetensi tenaga pengajar, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, harus menjadi prioritas melalui berbagai pelatihan yang praktis, kontekstual, dan berbasis kebutuhan di kelas.
Rerie berpendapat, semua langkah tersebut butuh dukungan semua pihak terkait untuk menyelamatkan kondisi pendidikan nasional dari krisis pembelajaran yang dihadapi.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengingatkan, ancaman krisis pembelajaran bila tidak segera diatasi akan berimbas pada kualitas sumber daya manusia Indonesia dan daya saing bangsa di masa depan. (*)
