Percepatan Target 5G Harus Seiring dengan Pemerataan Akses Internet
JAKARTA (15 Januari): Anggota Komisi I DPR RI dai Fraksi Partai NasDem, Andina Theresia Narang, mendukung rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperluas jaringan 5G secara bertahap dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
Namun ia menegaskan, percepatan 5G harus berjalan seiring dengan prioritas yang lebih mendasar, yakni pemerataan akses internet sampai ke wilayah yang masih blankspot dan kualitas layanannya tertinggal.
“Rencana perluasan 5G patut diapresiasi karena penting untuk daya saing. Tetapi pemerataan internet tetap harus menjadi prioritas, agar manfaatnya benar-benar dirasakan semua orang di semua wilayah, bukan hanya kota-kota besar,” kata Andina, Selasa (14/1/2026).
Merujuk dokumen Renstra Komdigi, cakupan sinyal 5G di wilayah permukiman Indonesia hingga 2024 masih sekitar 4,44 persen. Sejumlah pemberitaan yang mengutip target Renstra menyebut Komdigi menargetkan cakupan 5G naik bertahap hingga 7 persen pada 2029.
Menurut Andina, target tersebut perlu dibaca secara realistis: 5G tetap terbatas, sementara kebutuhan dasar yang menyentuh layanan publik, terutama sekolah, masih menghadapi kesenjangan konektivitas.
Pada sisi lain, Renstra juga mencatat cakupan jaringan 4G/LTE pada wilayah permukiman sudah mencapai 97,16 persen.
Namun Andina menilai, angka agregat itu tidak otomatis berarti ‘internet merata’ karena di banyak daerah masalahnya bukan sekadar ada tidaknya sinyal, melainkan kualitas layanan, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan keterjangkauan biaya.
Renstra bahkan menuliskan akses internet di sekolah masih 42,38 persen, yang menunjukkan pekerjaan rumah besar di sektor pendidikan.
“Kalau akses internet sekolah masih rendah, jangan heran kalau anak-anak kita kesulitan mengikuti pembelajaran digital. Ini menyangkut masa depan generasi muda, dan anggaran Komdigi harus tepat sasaran untuk daerah-daerah yang belum terjangkau internet,” ujar Andina.
Ia mencontohkan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) yang menuntut koneksi internet pada pelaksanaan tertentu. Petunjuk teknis Asesmen Nasional menjelaskan moda daring membutuhkan koneksi internet selama pelaksanaan, sementara moda semidaring tetap memerlukan internet pada tahap sinkronisasi dan pengunggahan.
Di lapangan, keterbatasan jaringan kerap membuat sekolah harus mencari solusi darurat, misalnya bergabung ke sekolah terdekat agar asesmen bisa berjalan.
Andina juga mengaitkan pemerataan internet dengan agenda transformasi digital pendidikan, termasuk dorongan pemanfaatan perangkat pembelajaran seperti layar interaktif atau smart TV. Ia menilai program pembelajaran berbasis perangkat akan timpang bila konektivitas dasar di daerah masih lemah.
“Kalau internetnya tidak stabil atau bahkan tidak ada, maka program digitalisasi pendidikan akan sulit mencapai tujuan. Jadi pemerataan itu syarat utama,” ucapnya.
Di level nasional, Andina menilai Komdigi perlu transparan menggunakan beberapa indikator untuk menggambarkan wilayah yang belum terlayani.
Data terbuka yang dirujuk BAKTI menyebut per Maret 2025 masih ada 1.849 desa yang belum terjangkau sinyal seluler sama sekali, serta 8.065 desa yang memiliki cakupan sinyal dan kualitas layanan internet rendah.
Ada pula angka lain yang sering dipakai dalam konteks blankspot 4G, yakni sekitar 2.121 desa yang disebut belum terlayani 4G (0 persen cakupan 4G), tergantung definisi yang digunakan.
“Karena itu, koordinasi harus diperkuat. Komdigi tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada orkestrasi yang jelas dengan pemerintah daerah dan operator swasta, supaya perluasan dan perbaikan jaringan benar-benar menjangkau titik prioritas,” kata Andina.
Ia menyoroti Kalimantan Tengah sebagai salah satu contoh persoalan pemerataan. Laporan terbaru dari pemerintah daerah menyebut Kalteng masih memiliki 255 titik blankspot.
Sebelumnya, angka blankspot sempat disebut berada di kisaran 316 titik, sehingga ada perbaikan, tetapi masalah belum selesai. Dalam laporan yang sama, pemda juga menyinggung lemahnya sinergi dan pelaporan dari operator terkait pembangunan BTS, yang membuat penataan dan pemantauan sulit dilakukan secara optimal.
Andina mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembagian peran dan skema pendanaan yang jelas. Ia menilai pemda kerap harus menutup kekosongan konektivitas melalui intervensi daerah, termasuk upaya menghadirkan akses internet berbasis perangkat satelit yang diusulkan melalui APBD Perubahan 2025.
“Ini yang perlu dibenahi: pusat harus hadir dengan intervensi tepat sasaran, dan koordinasi dengan daerah serta operator harus lebih rapi,” ujar Legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Selain fokus pada wilayah blankspot, Andina juga menyinggung kebutuhan memperkuat infrastruktur pendukung. Renstra Komdigi mencatat keterjangkauan serat optik di tingkat kecamatan baru 68,48 persen, sementara layanan fixed broadband rumah tangga masih 21,32 persen hingga 2024.
Menurutnya, penguatan backbone dan last-mile harus menjadi bagian dari agenda pemerataan, agar kualitas internet tidak timpang.
Di akhir pernyataannya, Andina menegaskan dukungan terhadap modernisasi jaringan, termasuk 5G. Namun ia meminta Komdigi memastikan pemerataan internet menjadi agenda utama dalam implementasi Renstra 2025 sampai 2029.
“5G silakan dikejar, tetapi pemerataan internet jangan dikorbankan. Karena yang kita kejar bukan sekadar teknologi, melainkan kesempatan yang setara bagi semua warga sesuai dengan asa cita Presiden Prabowo, terutama anak-anak sekolah di wilayah yang masih sulit akses,” kata Andina. (Yudis/*)
