Amelia Anggraini Tekankan Penguatan Keamanan Siber Nasional
JAKARTA (20 Januari): Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menekankan pentingnya penguatan keamanan siber nasional agar tidak menjadi titik lemah menghadapi ancaman global yang semakin kompleks.
“Situasi hari ini menunjukkan bahwa keamanan siber kita sudah bergeser. Ini bukan sekadar isu teknis, tetapi sudah menyangkut stabilitas politik, kedaulatan negara, dan ekonomi,” ujar Amelia dalam rapat kerja dengan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Ia menyoroti bahwa kematangan keamanan siber belum merata di Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, maupun sektor strategis lainnya.
Oleh karena itu, menurut Amelia, negara perlu menguatkan kebijakan, anggaran, serta operasi dan tata kelola keamanan siber secara strategis.
“Ruang siber kita tidak boleh menjadi titik lemah. Kita perlu penguatan regulasi, mekanisme koordinasi antar lembaga, dan prinsip share responsibility,” tambahnya.
Amelia juga menekankan perlunya pembagian peran strategis yang jelas antar Kementerian/Lembaga untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dalam menghadapi insiden skala nasional.
“Jangan sampai terjadi lempar-lemparan tanggung jawab ketika menghadapi krisis. BSSN, Komdigi, dan BIN harus memiliki peran yang jelas,” tegasnya.
Selain itu, Amelia menyoroti lonjakan anggaran BSSN 2026, dengan dominasi belanja modal sebesar Rp2,75 triliun. Ia meminta penjelasan tentang kapabilitas yang ingin dicapai, termasuk peningkatan cakupan deteksi, waktu respons insiden, dan ketahanan layanan kritikal.
“Dengan lonjakan belanja modal ini, kemampuan apa yang spesifik ingin dicapai oleh BSSN? Tolong dijelaskan dalam bentuk capaian yang terukur, bukan sekadar daftar proyek,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kemandirian siber nasional terkait proyek yang menggunakan pinjaman luar negeri, termasuk mitigasi risiko ketergantungan strategis serta transfer teknologi dan pengetahuan.
“Skema penguatan ekosistem melalui PLN (pinjaman luar negeri) ini berpotensi menciptakan ketergantungan terhadap negara atau vendor tertentu. Mohon dijelaskan desain mitigasinya agar kemandirian siber nasional tetap terjaga,” pungkas Amelia. (Yudis/*)
