Sugeng Usulkan Penanganan Sampah secara Sistematis dan Berkelanjutan
JAKARTA (21 Januari): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, menegaskan persoalan sampah nasional sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Kondisi tersebut tidak lagi bisa ditangani dengan pendekatan biasa karena volume sampah terus meningkat setiap tahun.
Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 60 juta ton sampah per tahun. Khusus DKI Jakarta, produksi sampah mencapai sekitar 8.200 ton per hari. Angka tersebut menjadi gambaran nyata urgensi penanganan sampah secara sistematis dan berkelanjutan.
“Kami menggarisbawahi lagi betapa memang kita sudah sampai tingkat resah. Sampah sekali lagi, satu tahun kita sampai 60 juta ton. DKI saja memproduksi sehari kurang lebih 8.200 ton sehari, bayangkan. Jadi inilah problem kita,” ujar Sugeng dalam audiensi dengan BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama se-Indonesia dan Senat Mahasiswa se-Indonesia Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Sugeng menjelaskan, Komisi XII DPR RI terus berdiskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi konkret. Salah satu opsi yang dinilai strategis adalah pengembangan teknologi waste to energy (proses pengolahan sampah menjadi energi) sebagai bagian dari transisi energi baru dan terbarukan.
Pengelolaan sampah menjadi energi harus disertai dengan skema ekonomi yang realistis. Menurut Sugeng, penggabungan harga energi listrik dengan tipping fee menjadi kunci agar proyek waste to energy dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak merugikan operator.
“Tapi kita diskusi dengan pemerintah, maka salah satu jalan adalah dengan menggabungkan harga energi dan tipping fee,” kata Legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan DPR tidak hanya berbicara di tingkat konsep, tetapi juga melihat langsung praktik di lapangan. Ia bahkan memimpin kunjungan kerja ke Solo untuk mempelajari kegagalan proyek waste to energy.
“Dengan adanya regulasi dan sebagainya yang saya sampaikan tadi, itu ada dua masukan dari kami setelah kita hitung, idealnya adalah 20 sen dolar per kilowatt jam, termasuk di dalamnya adalah tipping fee. Sehingga operator bisa ekosistemnya untung dan sebagainya,” pungkasnya. (dpr.go.id/*)
